Publik Khawatir Soal Danantara, SBY Beri Tanggapan: Niat Presiden Prabowo Baik, tapi...
Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (foto: setkab.go.id)
JAKARTA -- Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons kekhawatiran sejumlah pihak soal Danantara. Ia memandang sejak awal, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki niat baik membentuk Danantara.
"Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, dan juga politisi. Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia," ujar SBY dalam akun media sosial (medsos) X pribadinya, Minggu (2/3/2025).
Menurut SBY, kalangan tersebut sanksi soal transparansi dan akuntabilitas Danantara. Tak hanya itu, lanjut dia, mereka juga mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan dan partisipasi politik yang tak semestinya terjadi.
"Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy)," jelas SBY.
Namun demikian, SBY mengakui kecemasan sebagian kalangan tersebut mesti dilihat dari sudut pandang yang positif. Kekhawatiran itu, sambung dia, justru menandakan kepedulian masyarakat agar Danantara tak gagal.
"Terhadap suara rakyat seperti itu justru harus membuat para pengelola Danantara tertantang dan harus pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi," ucap SBY menegaskan.
SBY menilai, kunci kesuksesan Danantara harus memiliki good governance, kecakapan para pengelola, hingga akuntabilitas dan transparansi. Terakhir, ia berharap supaya pengelolaan Danantara terbebas dari konflik kepentingan apapun.
"Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki 'good governance', 'expertise' para pengelola Danantara, 'economic and business judgement' yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu," ujar SBY menjelaskan.
Pengelolaan Danantara, lanjut SBY, juga mesti bebas dari konflik kepentingan, 'politics free', dan kemajuannya secara berkala harus diinformasikan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk untuk mengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Badan Pelaksananya dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Dewan Pengawas dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rosan Roeslani pun menjamin Danantara dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan menekankan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.
(dtk/ark)
Post a Comment