Meski Dana Dipangkas, Prabowo Pastikan Pembangunan IKN yang Dimulai di Era Jokowi Berlanjut

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Otoritas IKN).

JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dimulai sejak era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025-2029. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sikap Presiden itu selepas rapat terbatas membahas IKN di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan Presiden sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp 48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029 ini," AHY kepada para wartawan dikutip dari Antara. "Tentu anggaran tersebut nanti digunakan seusai dengan per tahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal."

Presiden Prabowo kembali memanggil Menko AHY, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi untuk rapat membahas pembangunan IKN.

Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut, Presiden Prabowo dan menteri-menterinya beserta Kepala OIKN membahas desain dasar pembangunan kawasan.

“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mestinya membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya itu bisa segera dibangun,” kata AHY.

Di lokasi yang sama, Kepala OIKN juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden RI, yaitu Rp 6,3 triliun, ditambah dengan Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp 14,4 triliun. Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN 2025-2029 Rp 48,8 triliun.

Baca juga: Presiden Prabowo Anggarkan Rp 48,8 Triliun untuk Kelanjutan Pembangunan IKN

Basuki menjelaskan, persoalan anggaran OIKN menjawab pertanyaan mengenai kebijakan penghematan sebagaimana yang ditetapkan Presiden RI dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025. Dampak dari kebijakan itu, anggaran OIKN tahun ini semula direncanakan terpangkas hingga lebih dari separuh.

“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari 2025. Jadi, nanti kami akan mengirim surat," kata Basuki. "Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun.”

Basuki menambahkan, Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyatakan anggaran OIKN akan disesuaikan agar tak kena pangkas sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. “Tadi kami juga sampaikan kepada Presiden, kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Menteri PUPR era Presiden Jokowi ini menandaskan.

 

(antara/eye)