Terima Kasih pada Prabowo Saat Buka HUT Ke-52 PDIP, Megawati: Jangan Ada Pimpinan Seperti Orde Baru

Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam pembukaan perayaan HUT Ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). (Foto: Dokumentasi PDIP)

 

JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan MPR RI 2019-2024. Ini lantaran para pimpiinan itu telah mencabut TAP MPRS mengenai tudingan Bung Karno, ayahanda Megawati, pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI.

"Hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan ini sungguh istimewa sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama lima puluh tujuh tahun sejak 1967 sampai 2024 akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967," kata Megawati dalam pembukaan pidatonya di HUT Ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Tap MPRS tersebut merupakan produk era Orde Baru yang mendiskriminasi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Sebab dalam bunyinya disebut Bung Karno berkhianat kepada negara dan mendukung pemberontakan G30S/PKI. Sehingga menghilangkan sebagian hak-haknya dan keluarganya sebagai warga negara.

Menurut Megawati, memang tak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat 1 Juni 1970. Ia lantas menyinggung proses pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 begitu lama.

"Lama ya? Untung keluarga tuh sabar. Hehehe jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi," jelas Megawati.

Megawati lantas menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas adanya pelurusan sejarah Bung Karno. Tak lupa Megawati menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto. "Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI sebagai tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak hak Bung Karno sebagai Presiden RI pertama."

Megawati kemudian menceritakan ia sempat kebingungan lantaran status sang ayah yang tidak jelas kala itu. "Kami keluarga tuh bingung, saya mesti cerita karena apa, waktu saya pergi ke Setneg untuk menanyakan bapak saya ini diapakan toh?" tanyanya.

Bung Karno saat itu ditempatkan di Istana Bogor dengan status yang tidak dijelaskan negara di masa Presiden RI Soeharto. Lantaran itu, Mega mengingatkan kembali agar jangan ada pemimpin yang memerintah seperti Zaman Orde Baru.

"Nah, makanya saya bilang, jangan loh. Nah orang Indonesia yang berkuasa melakukan hal hal seperti itu lagi. Nunggunya aja keadilannya lama sekali kan setengah abad.. eh lebih," tegas Megawati.

(eye/ark)