Majelis Nasional Pendidikan Katolik Dukung Regulasi Mendikdasmen Mu'ti Soal Pendistribusian Guru ASN

Seorang guru sedang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar/ilustrasi. (Foto: Istimewa)

 

JAKARTA -- Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) Dr Darmin Mbula OFM yang mewakili 5.406 sekolah Katolik dan 269 yayasan Katolik dari 38 keuskupan di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti. Pasalnya, Kemendikdasmen di bawah Abdul Mu'ti kini telah memperhatikan sekolah sekolah di daerah 3 T yang selama ini sangat sulit mendapatkan guru berkualitas dari negara.

"Dengan dikeluarkannya Permendikdasmen No 1 tahun 2025 tentang Pendistribusian Guru ASN dan P3K ke sekolah-sekolah Katolik, MNPK selalu dan tetap mengenang jasa baik Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti," ujar Dr Darmin kepada para pewarta, Sabtu (18/1/2025).

Dr Darmin menambahkan, MNPK mendukung sepenuhnya program Mendikdasmen Abdul Mu'ti demi terwujudnya pendidikan berkualitas unggul untuk semua, secara khusus Deeper Learning dan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia hebat, serta Makan Bergizi Gratis di sekolah serta kualitas dan kesejahteraan guru dan staf tenaga kependidikan.

Menurut Dr Darmin, Permendiknas No 1 Tahun 2024 ini adalah bukti nyata tanda kehadiran negara dalam pengakuan terhadap eksistensi sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik di Indonesia. "Ini merupakan langkah penting dalam menghargai kontribusi pendidikan di sekolah sekolah Katolik dalam membangun karakter bangsa dan mendukung tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia," jelas dia.

Sekolah-sekolah Katolik, lanjut Dr Darmin, sejak masa sebelum Kemerdekaan RI hingga kini, telah berperan dalam mencetak generasi bangsa yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, sesuai dengan semangat UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. "Permendikdasmen No 1 Tahun 2025 adalah bukti konkret dari dukungan negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan unggul di seluruh Indonesia, dengan memberikan perhatian khusus pada pemerataan kesempatan bagi sekolah-sekolah swasta, termasuk yang dikelola oleh Katolik," cetusnya.

Kebijakan ini, lanjut Dr Darmin, memastikan bahwa sekolah-sekolah Katolik yang selama ini turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap tenaga pendidik profesional melalui distribusi ASN dan P3K secara adil dan transparan.

Dengan demikian, sambung Dr Darmin, Permendikdasmen ini bukan hanya mendorong pemerataan kualitas pendidikan, tetapi juga mengakui dan memperkuat kontribusi positif sekolah-sekolah Katolik dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, berkarakter, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, bermoral dan siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa yang adil dan makmur.

"Besar harapan kami sebagai MNPK agar kebijakan pendistribusian ASN dan P3K dapat berjalan dengan sukses dan terkoordinasi dengan baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Perlu ada sistem yang transparan dan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah swasta termasuk yang dikelola oleh Katolik untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah Katolik terpenuhi secara adil dan merata, tanpa diskriminasi," tegas Dr Darmin.

Selain itu, kata Dr Darmin, penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pemahaman kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian agar tidak ada diskriminasi dan sekolah-sekolah swasta dapat memperoleh akses yang setara terhadap tenaga pendidik yang berkualitas. "Dengan koordinasi yang tepat dan kebijakan yang inklusif, diharapkan pendidikan yang merata dan berkualitas dapat tercapai, tanpa memandang status sekolah, demi kemajuan pendidikan Indonesia secara keseluruhan," kata dia menandaskan.


(eye)