Perkuat Pendidikan Nonformal, Mendikdasmen Mu'ti Dorong LKP Tingkatkan Kemitraan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, menyelenggarakan Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan bersama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), di Jakarta, Senin (9/12/2024). (Foto: Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikdasmen)

JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, menyelenggarakan Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan bersama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Senin (9/12/2024). Acara ini menjadi wujud komitmen Kemendikdasmen dalam memperkuat sektor pendidikan nonformal melalui penguatan peran LKP yang selaras dengan Asta Cita ke-4 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Dengan mengusung tema “Penguatan Kursus dan Pelatihan Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, silaturahmi dan diskusi ini menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti; Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin; Direktur Kursus dan Pelatihan, Nahdiana; serta jajaran Kemendikdasmen dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pimpinan LKP dari seluruh Indonesia.

Forum silaturahmi antarpemangku kepentingan pendidikan ini sekaligus bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang inklusif, di mana pemerintah, organisasi mitra, dan pimpinan LKP dapat berkomunikasi langsung guna merumuskan solusi atas tantangan di bidang pendidikan nonformal.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan peran penting LKP dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Kursus berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Apa yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa berdampak pada keterampilan anak-anak dan maju beriringan dengan bangsa-bangsa dunia,” ujar Mendikdasmen Mu'ti di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Oleh karena itu, Mendikdasmen Mu'ti menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara penyelenggara pendidikan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan pemerintah. Kerja sama ini berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, tetapi juga untuk memastikan inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

“Melalui kolaborasi, kita dapat menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan nonformal, termasuk permasalahan anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS). Kemitraan ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Mendikdasmen Mu'ti.

Selain itu, Mendikdasmen Mu'ti memaparkan bahwa salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK). Skema baru tersebut mampu memfasilitasi lulusan SMK agar tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga ditambah dengan sertifikasi kompetensi yang dibina di LKP. “Kita bisa membangun strategi kerja sama yang mutualistik dan mendorong agar tetap produktif bersama-sama,” pesannya.

Bangun SDM Unggul

Dalam forum yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, mengatakan bahwa LKP merupakan mitra kementerian untuk menyelenggarakan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. LKP berperan penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Untuk itu, LKP perlu memperkokoh kemitraan dan meningkatkan cakupan agar pendidikan pelatihan semakin merata dan kualitasnya semakin meningkat.

“Saat ini ada 35 LKP yang bergabung dalam kegiatan ini yang diharapkan memberikan strategi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Tatang.

Sementara itu, dalam sesi diskusi panel, Direktur Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Nahdiana, juga menyampaikan praktik baik kemitraan LKP. Dengan adanya kolaborasi bersama pemerintah daerah (pemda), program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dapat terlaksana dengan baik. Kedua program ini merupakan program prioritas untuk menekan angka pengangguran sehingga lulusan memiliki kecakapan dan dapat terserap ke dunia kerja ataupun membuka lapangan pekerjaan.

“Sekitar 60 persen para peserta kursus pada umumnya adalah lulusan SMA dan SMK. Hal ini dapat mendukung peningkatan kompetensi lulusan pendidikan formal sehingga lebih siap kerja maupun berwirausaha,” ungkap Direktur Nahdiana.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur LKP Karya Duta, Zoelkifli M Adam, juga menyampaikan bahwa forum kolaborasi ini dapat membuka peluang yang lebih besar dalam memajukan pendidikan nonformal. “Forum diskusi ini adalah langkah kolaboratif untuk penguatan peran LKP. LKP menjembatani masalah masyarakat, seperti kesempatan belajar untuk ATS, angka pengangguran, dan gelombang PHK,” ujar dia.

Senada dengan itu, pemimpin LKP Salon Christie, Mery R. Ch. Mesah, mengungkapkan kemudahan yang diperoleh masyarakat melalui LKP. Menurutnya, sejak ada LKP bidang salon dan kecantikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), anak-anak tidak perlu belajar ke Surabaya atau Jakarta sehingga bisa menghemat biaya.

“Setiap tahun kami menghasilkan 100 orang lulusan bidang salon kecantikan sesuai dengan hasil uji kompetensi. Dari situ, mereka banyak yang membuka salon dan bekerja di Timor Leste, bahkan dari Timor Leste ada yang mengambil kursus di NTT, tidak perlu ke Surabaya atau Jakarta lagi,” kata Mery menandaskan.

(eye)