Mendagri Tito Ungkap Hampir Separuh BUMD di Indonesia Merugi karena 'Ordal'

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. (Foto: Puspen Kemendagri)

 

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia merugi karena maraknya 'ordal' atau orang dalam yang bekerja tak profesional. Ia mengatakan saat ini BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya 'berdarah'.

"Akhirnya kerugian itu pun berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal. Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Tito pun mengaku sudah mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang tidak mampu diselamatkan. Karena jika operasionalnya diteruskan, maka kerugian yang dialami BUMD harus ditambal oleh APBD.

"Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi," ungkap Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu.

Tito mengatakan, BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD. Untuk itu, ia meminta kepada para kepala daerah mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.

Menurut Tito, Presiden RI Prabowo Subianto sudah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai delapan persen. Hal itu, kata dia, perlu juga didukung oleh kondisi keuangan di daerah.

 

(antara/eye)