LAN Tekankan Pentingnya Upskilling dan Reskilling Kompetensi ASN
JAKARTA -- Pemerintah Indonesia, melalui RPJPN 2025-2045 dan program Asta Cita, berkomitmen untuk melakukan revolusi digital di sektor publik. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dan kecerdasan buatan, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan pemerintah lebih akuntabel.
Keadaan tersebut bisa dilihat dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan reformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi pemerintahan menuju smart government untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, inklusif dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
Maka dari itu, diperlukan integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan di sektor publik dapat mengubah cara pemerintah bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, dan memberikan layanan publik. Sayangnya, birokrasi dihadapkan pada tantangan akan terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi dan keterampilan digital.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Agus Sudrajat, dalam sambutannya pada acara Virtual Public Lecture ASN Talent Academy (ATA) Explore Edisi 11 bertajuk "Future Jobs and Skills: Menyiapkan SDM Aparatur yang Kompeten untuk Percepatan Transformasi Digital dan Pemanfaatan Artificial Intelligence pada Pemerintahan" di Kantor LAN, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, berkolaborasi dengan Tanoto Foundation yang menghadirkan narasumber: Leader of Mckinsey's People and Organizational Performance Practice in Southeast Asia, Phillia Wibowo,S.T., MBA; VP Human Capital Strategic Management Telkom Indonesia, Ahmad Yasser,MBA; Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo,ST., MI; Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN, Dra Elly Fatimah. Kemudian, Penanggap dari pemateri yakni Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christie, P.hD., dan dimoderatori Tenaga Ahli Utama Komunikasi di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Prita Laura.
Agus Sudrajat menjelaskan, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi ASN merupakan salah satu faktor kunci yang memberikan peluang upskilling dan reskilling bagi talenta internal birokrasi untuk menutup kesenjangan kebutuhan kualitas pemerintahan digital. Sebagai upaya untuk menyusun pengembangan kompetensi yang tepat sasaran dalam percepatan transformasi digital dan memanfaatkan AI, setidaknya terdapat empat poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Poin pertama, menurut Agus, adalah identifikasi kebutuhan keterampilan digital dan memanfaatkan AI. Poin kedua, menilai tingkat kesuaian keterampilan yang dibiliki ASN dengan kebutuhan digitalisasi kontemporen. Poin ketiga, mengorganisasikan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kegiatan individu, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan talenta.
Kemudian poin keempat, mengevaluasi dampak dari pelatihan digital dan memanfaatkan AI. "Seminar ini merupakan inisiasi dari LAN sebagai lebaga think tank dibidangkan ministrasi negara, sekalipun intansi pembina pengembangan kompetensi sektor publik dalam melakukan langkah preliminari untuk memperkuat pengembangan keterampilan workforce sektor publik dalam ekosistem pemerintahan digital," ujarnya.
Melalui serangkaian proses istitusi dan survei, pemetahan future jobs and skills dilakukan sebagai input dalam membangun framework pengembangan kompetensi nasional untuk percepatan transformasi digital dan pemanfaatan AI. Berbagai temuan terkait identifikasi kebutuhan keterampilan dan penilaian kondisi terkini yang dipaparkan dalam seminar ini diarankan dapat menjadi kontribusi insansi dalam memicu investasi pada keterampilan, pelatihan, dan edukasi SDM sektor publik di era Society 5.0.
Maka dari itu, katanya, seminar ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa ASN tidak hanya siap sebagai pengguna teknologi digital, tetapi juga menjadi penggerak utama transformasi digital. "Harapan kami forum ini dapat digunakan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, inspirasi demi menciptakan SDM aparatur yang siap menghadapi tantangan masa depan," papar Agus Sudrajat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menjelaskan acara (ATA) Explore Edisi 11 ini membahas tentang transformasi digital dan dampaknya pada pekerjaan di sektor pemerintahan. "Jadi ini dampak dari transformasi digital ini sangat penting, akan berubah secara masing-masing," jelasnya.
Menurut Taufiq, percepatan transformasi digital dan penintegrasian pelayanan digital untuk konteks pemerintah ini sangat luar biasa sekali. Pasalnya, kata dia, pemerintah pada tahun 2023, meluncurkan percepatan transformasi digital dan penintegrasian pelayanan digital.
Ada empat tahapan percepatan transformasi digital dan penintegrasian pelayanan digital. Pertama, cara bekerja birokrasi. Birokrasi akan dituntut lebih bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi dengan sendiri-sendiri. Tahap kedua, birokrasi dituntut untuk menjadi lebih fleksibel.
Kemudian, tahap ketiga, birokrasi dituntut untuk lebih efisien karena proses-proses manual digantikan dengan digitalisasi dan ada AI. "Selanjutnya, tahap terakhir atau keempat, adalah birokrasi dituntut untuk menjadi lebih humanize, lebih manusiawi. Artinya lebih bisa memberikan pelayanan yang customized pada masyarakat dengan teknologi yang dimiliki tentunya. Ini akan berdampak banyak, pertama adalah profil dari tenaga administratif," ujar Taufiq. (*)
(zaky)
Post a Comment