Dorong Kajian Pilkada, Bima Arya Soroti Biaya Tinggi dan Desain Otonomi Daerah

Wamendagri, Bima Arya (tengah) menghadiri kegiatan jemput bola perekaman KTP di SMA Negeri 34 Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024). (Tyo/Gebrak.id)

JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencetuskan wacana kajian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai respons terhadap tingginya biaya politik dalam pemilu (Pemilihan Umum). Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers usai menghadiri kegiatan jemput bola perekaman KTP di SMA Negeri 34 Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Bima Arya menjelaskan bahwa Presiden meminta pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk melakukan kajian mendalam terkait akar permasalahan politik berbiaya tinggi. “Kami bekerja sama dengan akademisi dan peneliti karena ada banyak opsi yang bisa dipertimbangkan. Salah satunya adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” ujarnya. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan solusi yang diambil selaras dengan permasalahan yang ada.  

Selain itu, Bima Arya juga menyoroti pentingnya desain besar otonomi daerah yang tengah dirumuskan Kemendagri. “Konsep otonomi daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, akan berkaitan langsung dengan sistem pemilihan kepala daerah. Kami juga akan membahas moratorium daerah otonom baru untuk memastikan anggaran tersedia dan teralokasi secara tepat,” tambahnya.  

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ruang publik akan dibuka untuk mendiskusikan seluruh opsi sistem pemilihan, termasuk pemilihan melalui DPRD. “Semua opsi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tidak perlu terburu-buru, kami akan duduk bersama untuk membahasnya,” jelas Bima Arya. 

Wamenkemdagri, Bima Arya, menyerahkan perekaman KTP kepada tiga perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 34 Jaksel. (Tyo/Gebrak.id)

 

Sebelumnya, dalam agenda kunjungan kerja, Bima Arya hadir di SMA Negeri 34 Jakarta Selatan untuk memantau langsung proses perekaman KTP yang dilakukan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut, KTP diberikan secara simbolis kepada tiga perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 34. Beliau juga sempat mengunjungi SMK Negeri 57 Ragunan, Jaksel. Di kesempatan itu, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas upaya jemput bola yang dilakukan jajaran Dukcapil.  

“Pendataan kependudukan bagi yang berusia 17 tahun harus segera dilakukan, tidak boleh menunggu terlalu lama. Kalau bisa, tepat pada hari ulang tahun mereka, KTP sudah siap,” tegasnya. Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan di Indonesia.  

Halimah Husna, siswi kelas 11 SMA Negeri 34 Jakarta, menyambut baik program tersebut. “Saya senang karena KTP saya diantar langsung ke sekolah. Sebelumnya, saya melakukan perekaman sebelum usia 17 tahun, dan kini setelah ulang tahun ke-17, KTP saya sudah dicetak,” ujarnya. Senada dengan Halimah, Ryan Gaskin, siswa lainnya, juga mengapresiasi langkah Dukcapil yang memudahkan mereka mendapatkan KTP tanpa harus bolak-balik ke kelurahan.  

Sementara itu, Santi, PLT Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, menambahkan bahwa pembuatan KTP dilakukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). “KTP elektronik hanya diberikan kepada mereka yang sudah berusia 17 tahun. Jika datanya dinyatakan tunggal di aplikasi SIAK, KTP bisa langsung dicetak dan kami antar ke sekolah,” jelasnya.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan serta memastikan hak pilih masyarakat, terutama pemilih pemula, dapat terpenuhi dalam pemilu mendatang. *

(Tyo)