Wamendagri RI: Pemerintah Komitmen Perkuat Sistem Pemilu yang Mempersatukan Bangsa

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto. (Foto: Puspen Kemendagri)

JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menyatakan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemilu yang mempersatukan bangsa. Ia mengungkapkan, arahan Presiden RI Prabowo Subianto sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap reformasi pemilu, terutama dalam memitigasi potensi konflik yang memecah belah.

“Bagaimana pemilu itu harusnya lebih mempersatukan kita, tapi banyak eksesnya. Nah ini sama, saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, para peneliti di kampus, dan teman-teman politisi sejalan. Jadi klop sebetulnya,” kata Wamendagri Bima pada awak media usai menjadi narasumber pada Seminar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan tema "Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Indonesia" di The Akmani Hotel Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Bima menegaskan, pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momen penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat sipil dan para ahli untuk memberikan berbagai masukan.

Bima menggarisbawahi pula pentingnya transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada yang masuk ke prioritas nasional.

“Kita akan buka ruang publik ini untuk melakukan kajian-kajian sehingga waktunya cukup, tidak tergesa-gesa, kelihatan perubahan-perubahannya banyak yang mendasar terkait dengan sistem pemilihan, keserentakan, untuk penguatan sistem politik kita,” ujar Bima menjelaskan.

Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bima mengungkapkan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan pelaksaan pemilu nasional dan lokal. Data dan analisis yang tajam dibutuhkan dalam rangka menentukan langkah terbaik ke depan. “Nanti kita kumpulkan data dari pemerintah, data-data dikaitkan dengan apa yang terjadi di daerah semuanya. Kita lengkapi supaya analisa itu tajam,” tambahnya.

Selain itu, Bima menyoroti pentingnya mitigasi konflik di daerah yang memiliki potensi kerawanan politik. Pemerintah terus mengupayakan langkah preventif untuk memastikan setiap proses demokrasi berjalan dengan damai dan demokratis, mencerminkan semangat persatuan yang menjadi fondasi bangsa.

“Kita sudah identifikasi, ada zona merah, kuning, dan hijau. Hijau itu landai, kuning itu perlu kita cermati, merah ini karena ada konflik laten, ada potensi politik yang tinggi, dan karena ada faktor-faktor yang lain, memang sudah kita identifikasi,” pungkas Bima.

(eye)