Pastikan Pilkada 2024 Berjalan Lancar, Wamendagri Bima Tekankan Pentingnya Mitigasi Bencana

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto (tengah). (Foto: Puspen Kemendagri)

BOGOR -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menyusun mitigasi bencana untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Ini terutama bagi daerah yang memang masuk dalam kategori rawan bencana.

Upaya ini diperlukan agar ketika terjadi bencana, pihak terkait termasuk penyelenggara pemilu memiliki skenario penanganan sehingga Pilkada 2024 tetap berjalan lancar.

“Jadi pergeseran TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti apa skenarionya apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang terjadi karena bencana,” ujar Bima saat mengecek Gudang Logistik Pilkada Serentak 2024 KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/11/2024).

Bima menilai, Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang memiliki kerawanan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Namun, ia mengapresiasi Pemerintah Kota Bogor dan penyelenggara pemilu setempat karena telah menyusun mitigasi bencana dengan baik.

“Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik, ada mitigasinya. Bagaimana koordinasinya (TPS) dipindahkan ke titik mana, menggunakan apa, siapa yang bertugas. Jadi sudah sangat baik sekali. Sudah terlatihlah Kota Bogor kalau mitigasi bencana,” terangnya.

Lebih lanjut, Bima mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki sejumlah indikator untuk mengukur tingkat kerawanan masing-masing daerah. Hal ini baik dari aspek kerawanan sosial, politik, maupun bencana alam. “Jadi ada 27 indikator yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur tingkat kerawanan Pilkada pada hari ini,” jelasnya.

Dalam agenda tersebut, Bima juga menjelaskan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal itu seperti memastikan logistik pilkada terdistribusi dengan baik. Selain itu, perlunya memaksimalkan upaya jemput bola penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula, lansia, disabilitas, dan kelompok marginal.

Tak hanya itu, Bima juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dengan demikian, para ASN bisa tetap fokus melayani masyarakat.

(eye)