Komitmen Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045, Ekonomi dan Swasembada Pangan Jadi Fokus Utama

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber pada Panel II Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). (Foto: Puspen Kemendagri)

BOGOR -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyatakan, ekonomi dan swasembada pangan menjadi fokus utama dalam mewujudkan komitmen Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada Panel II Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulkifli menambahkan, tercapainya swasembada pangan sangat bergantung pada kerja kerasnya pemerintah dan rakyat Indonesia. Karena itu, Presiden RI Prabowo membentuk Menko Bidang Pangan yang mengoordinasikan lembaga yang berkaitan dengan pangan, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Menko Pangan dibentuk oleh Bapak Presiden, tugas utamanya tentu agar kita bisa swasembada pangan, bukan hanya beras tapi pangan artinya ada beras, ada jagung, dan lainnya. Gula dan seterusnya," kata Zulkifli pada gelaran bertajuk "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut.

Zulkifli membeberkan tantangan di bidang pangan seperti berkurangnya lahan sawah yang mengalami alih fungsi. Menurutnya, selama 10 tahun terakhir lahan sawah hampir berkurang 1 juta hektare. Selain itu, jika hanya mengandalkan lahan sawah di wilayah Jawa dan Sumatra kondisinya akan semakin sulit. "Tapi kita punya masa depan, masa kini dan masa depan, di mana yang tadi sampaikan kepada Bapak Presiden, Merauke Papua, Kalimantan," ujarnya.

Zulkifli mengungkapkan ada beberapa fokus strategi yang mesti dilakukan dalam membangun swasembada pangan. Hal itu di antaranya pengembangan industri teknologi pertanian dan perikanan, upaya diversifikasi pangan, memperkuat dukungan pemda, pengawasan pengendalian harga pangan, serta program makan bergizi gratis. "Saya terima kasih sekali kepada Pak Mendagri Pak Tito yang telah membuat acara ini karena sangat penting," jelasnya.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi pertumbuhan inflasi Indonesia yang relatif stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 sebesar 1,71 persen. "Terima kasih Bapak/Ibu terima kasih inflasi kita sudah baik," tegasnya.

Airlangga menerangkan, untuk menjaga laju inflasi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemda salah satunya meningkatkan suplai pangan menjelang hari raya nasional. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Dan yang terakhir tentu saya ingatkan pemerintah punya program kredit usaha rakyat. Nah ini mohon kepala daerah, bupati, gubernur untuk mendorong agar UMKM-nya bisa berdaya," jelas Airlangga.

Di sisi lain, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, ada beberapa program yang saat ini sedang dijalankan oleh kementerian yang di bawah koordinasinya. Hal itu di antaranya memastikan program bantuan sosial tepat sasaran, serta mengubah masyarakat menjadi produktif, berdaya, dan mandiri. "Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan, yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat, dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambahnya.

Apabila ketiga kunci ini dapat dipenuhi, lanjut Muhaimin, maka Indonesia Emas dapat tercapai sesuai dengan Asta Cita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dirinya juga mendorong pemerintah pusat dan Pemda agar membuat pelatihan entrepreneur bagi masyarakat. Ini dilakukan untuk membangun industri UMKM yang dapat menambah penghasilan masyarakat.

"Bapak/Ibu sekalian aktor utama pemberdayaan masyarakat sebetulnya ada di Bapak/Ibu pemerintah daerah sebagai lokal government yang terus ujung tombaknya melaksanakan berbagai program pemberdayaan itu," pungkas Muhaimin.

(eye)