Kemendikdasmen RI dan Ormas Penyelenggara Pendidikan Bersinergi Wujudkan Pendidikan Bermutu

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan antara Mendikdasmen)Abdul Mu'ti bersama organisasi masyarakat (ormas) penyelenggara pendidikan dengan tajuk “Membangun Sinergi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu untuk Semua” di Jakarta, Senin (18/11/2024). (Foto: Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikdasmen)

 

JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti bersama organisasi masyarakat (ormas) penyelenggara pendidikan dengan tajuk “Membangun Sinergi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu untuk Semua” di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun komunikasi antara Kemendikdasmen dengan organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan. Kemudian mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan yang dapat mendukung perkembangan pendidikan nasional, serta membangun kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bahwa kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan merupakan bagian dari program Kemendikdasmen, yaitu mendengar. Kemendikdasmen, lanjut dia, berusaha untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya dalam kaitan dengan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat.

“Saya ingat sekali waktu acara di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, seorang Bapak bertanya apa posisi kami menurut Kementerian, dan kami jawab bahwa swasta adalah mitra dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Menteri Mu’ti dalam sambutannya. “Berdasarkan data, satu dari tiga murid itu belajar di swasta, berarti sepertiga dari anak-anak bangsa ini belajar di swasta. Sehingga kehidupan dan berlangsungan pendidikan swasta ini akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan nasional.”

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengungkapkan, audiensi yang diajukan kepada Kemendikdasmen sangatlah banyak sehingga tidak mungkin dapat menerimanya satu persatu. “Melalui kegiatan seperti sekarang ini, mudah-mudahan aspirasi yang selama ini mungkin belum tersampaikan dapat secara langsung disampaikan kepada kami,” jelasnya.

Mendikdasmen berharap, masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang selama ini menjadi perhatian publik dan bagian dari persoalan yang memang harus dicari jalan keluarnya.

“Kami akan mendengar dan juga akan mengkaji dengan seksama masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Tentu kami tidak akan memberikan jawaban dan tanggapan atas masukan Bapak-Ibu sekalian, tapi itu semuanya akan kami catat sebagai salah satu dari masukan-masukan yang memang juga kami minta dari masyarakat dan berbagai unsur yang lainnya,” jelas Menteri Mu’ti.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal, Kemendikdasmen, Suharti, dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekitar sepertiga dari total siswa di sekolah formal (SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) bersekolah di sekolah swasta. Angka ini setara dengan 10 juta siswa dari total 33 juta siswa.

Lebih lanjut, Suharti mengatakan, data tersebut menunjukkan bahwa proporsi siswa berkebutuhan khusus (SLB) yang bersekolah di sekolah swasta tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan yang bersekolah di sekolah negeri. Sedangkan untuk tingkat SMA, jumlah sekolah swasta bahkan melebihi sekolah negeri, sekitar 300 sekolah.

Data tersebut mengungkapkan bahwa jumlah sekolah SMK swasta mencapai tiga kali lipat dari jumlah sekolah SMK negeri, yakni sekitar 10.500 sekolah dibandingkan dengan 3.740 sekolah negeri. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), jumlah siswa yang dididik di lembaga swasta mencapai 3 juta anak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa di lembaga negeri yang hanya sekitar 20 ribu anak.

“Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peran sekolah swasta dalam dunia pendidikan di Indonesia sangat signifikan. Sekolah swasta berkontribusi besar dalam upaya meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Suharti. "Dengan mengundang Bapak/Ibu dari ormas penyelenggara pendidikan, kami ingin belajar dari praktik terbaik dalam mengelola satuan pendidikan swasta yang efisien dan efektif. Kami berharap melalui kolaborasi ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia."

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), Z. Arifin Junaidi, menyampaikan apresiasinya atas diselenggarakannya kegiatan ini karena telah melibatkan lembaga pendidikan swasta dan momen ini merupakan yang pertama kali dilakukan.

Senada dengan Ketua HISMINU, Ketua Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Umum Persatuan Islam (PERSIS), Darwis, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya telah dilibatkan dalam kegiatan ini. Ia berharap, kegiatan ini menjadi agenda rutin mempertemukan pemerintah dengan pihak swasta. “Mudah-mudahan lembaga pendidikan swasta dapat terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan,” katanya.

Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat; Inspektur Jenderal, Chatarina Muliana Girsang; Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Nunuk Suryani; Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin; dan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo.


(eye)