Kemendikdasmen Aktif Berpartisipasi pada 47th SEAMEO High Officials Meeting di Thailand

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Irsyad Zamjani (dua kiri), turut berpartisipasi aktif dalam pertemuan tingkat pejabat tinggi kementerian pendidikan negara SEAMEO ke-47 (SEAMEO High Officials Meeting) di Bangkok, Thailand, yang berlangsung pada 26 November hingga 28 November 2024. (Foto: Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikdasmen)

BANGKOK -- Pertemuan tingkat pejabat tinggi kementerian pendidikan negara SEAMEO ke-47 (SEAMEO High Officials Meeting) telah diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Irsyad Zamjani, turut berpartisipasi aktif dalam pertemuan yang berlangsung pada 26 November hingga 28 November 2024.

Penyelenggaraan SEAMEO High Officials Meeting bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi program yang dijalankan oleh negara anggota SEAMEO. Pada pertemuan ini, Irsyad memaparkan laporan kerja Indonesia yang sejalan dengan 7 Area Prioritas SEAMEO yang menjadi dasar program kerja sama SEAMEO.

Irsyad menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan nasional di Indonesia selaras dengan 7 Area Prioritas SEAMEO yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Pemaparan Indonesia diawali dengan penjelasan atas kebijakan pendidikan nasional yang selaras dengan area prioritas SEAMEO. Pertama, upaya mencapai kesetaraan dalam pendidikan anak usia dini dengan memperkuat keterampilan dasar holistik, menyelaraskan Kurikulum PAUD dengan kesiapan untuk pendidikan dasar, menyediakan anggaran operasional baik untuk Siswa PAUD maupun Siswa Berkebutuhan Khusus, serta menyediakan pelatihan guru yang berfokus pada gizi dan penanggulangan stunting.

"Ke depannya Indonesia akan memulai program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun prasekolah," kata Irsyad.

Kedua, lanjut Irsyad, upaya mengatasi hambatan dalam pendidikan inklusi dengan menyediakan pelatihan guru terkait pendidikan inklusif dan mendorong lebih banyak lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan layanan disabilitas yang berkualitas. Ketiga, promosi ketahanan dalam menghadapi bencana yang didukung dengan program satuan pendidikan aman bencana (SPAB) dan pendirian sekretariatnya, dengan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah.

Sekretariat ini, sambung Irsyad, terintegrasi dengan kurikulum nasional dan program unggulan lainnya. "Selain itu, juga dengan penyediaan modul pembelajaran pada platform digital untuk para guru, serta menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja di sekolah kejuruan."

Lalu yang keempat, promosi pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan yang didukung dengan matching fund, kemitraan vokasi, pengembangan kewirausahaan dan keterampilan melalui program PKK (Pendidikan Kecakapan Kerja) dan PKW (Pendidikan Kecakapan Wirausaha) yang menyasar anak putus sekolah, serta pertukaran pelajar, dan promosi produk siswa SMK dalam berbagai acara internasional.

Kelima, revitalisasi pendidikan guru yang didukung dengan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dan micro credential yang berfokus pada perubahan iklim, literasi, numerasi, dan keterampilan pengembangan kurikulum untuk guru.

Selanjutnya yang keenam, promosi harmonisasi pendidikan tinggi dan riset yang didukung dengan program Kedaireka yang menghubungkan perguruan tinggi dengan industri dan mendorong kerja sama dalam pengembangan produk inovasi tematik seperti Tematik A3 dan penelitian kolaboratif internasional.

Terakhir yang ketujuh, adopsi kurikulum abad ke-21 yang didukung dengan pengembangan kerangka kurikulum baru, yang telah diujicobakan sejak tahun 2021 dan kemudian diluncurkan sebagai kurikulum nasional awal tahun ini. Sekitar 87 persen sekolah di semua jenjang pendidikan telah mengadopsi kurikulum nasional yang baru. Tujuan dari kurikulum baru adalah meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi, mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, di bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi telah mengadopsi program inovasi pembelajaran digital.

Indonesia Raih Penghargaan pada Forum SEAMEO High Official Meeting ke-47

Pada Plenary Session dalam Forum SEAMEO High Official Meeting ke-47 terdapat beberapa perwakilan Indonesia yang mendapatkan penghargaan di dalam bidang pendidikan. Penghargaan pertama diterima oleh, MTs Negeri 2 Surakarta menjadi juara 2 pada SEAMEO-Japan ESD Award 2024 dengan judul proyek Green School Program and Organic Waste Segregation in MTS Negeri 2 Surakarta for Realising Renewable Energy. Keseluruhan proposal yang masuk untuk penghargaan ini berjumlah 161 sekolah, dari 10 negara anggota SEAMEO.

Penghargaan kedua diterima oleh Hafiz Anshari, Guru SMAN 1 Kelumpang Hilir, yang menjadi juara 2 dalam Ki Hajar Dewantara Award 2024 dengan judul proyek: Enhancing Physics Learning Through Differentiated Automation-Enhanced Inquiry (DAPI) Model: The Water Rocket Project Case.

Penghargaan selanjutnya diberikan kepada SD Negeri 2 Landasan Ulin Barat yang berhasil memenangkan grant sebesar  3.000 dolar AS dalam Promotion of Well-being in Schools in Southeast Asia Award dengan proposal berjudul Healthy and Sustainable Lunch Program: Investing in the Future of the Golden Generation.

Side Events dan Peluncuran Laporan Studi Anak-anak dan Remaja Putus Sekolah di Asia Tenggara

Selain pertemuan utama, terdapat agenda side events yang dilaksanakan pada sebelum dan sesudah sesi utama di antaranya sebagai berikut:

Pertemuan pertama adalah Konsultasi Laporan Awal Future4Girls’ terkait studi pemetaan kebijakan regional tentang gender dan pendidikan pada tanggal 26 November 2024. Pertemuan ini merupakan konsultasi awal program Future4Girls.

Program Future4Girls bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan bagi anak perempuan, mempromosikan norma gender yang positif, dan mendorong kesetaraan melalui pendekatan pendidikan yang transformatif gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini berfokus pada penerapan inisiatif di berbagai tingkatan: sekolah dan masyarakat, advokasi kebijakan nasional, dan regional. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan inklusif bagi anak perempuan.

Pertemuan selanjutnya adalah sesi khusus antara pejabat tinggi dan direktur SEAMEO Centre tentang pemantauan evaluasi dan pembelajaran serta kecerdasan buatan di bidang pendidikan pada tanggal 26 November 2024. SEAMEO mengembangkan sistem Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam memantau, mengevaluasi, dan belajar dari aktivitas regionalnya yang didanai oleh UK International Development melalui ASEAN-UK SAGE Programme.

Indonesia mendukung penuh program ini yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SEAMEO Secretariat, serta SEAMEO Centre dan Jaringan Regional SEAMEO, dalam memantau dan mengevaluasi inisiatif mereka. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas masukan untuk perencanaan ke depan tetapi juga memperkuat koordinasi di antara para pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, terdapat sesi kecerdasan buatan (AI) di bidang pendidikan. Pertemuan tersebut membahas kebijakan yang dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung untuk mewujudkan manfaat dan mengurangi risiko AI dalam pendidikan. Pertemuan ini juga membahas Literasi AI untuk K12 dan urgensinya bagi pendidikan anak-anak dan tenaga kerja di masa depan. Setelah mengikuti pertemuan ini, Kemendikdasmen berencana menyusun policy brief terkait penerapan AI di Indonesia berdasarkan paparan yang disampaikan para narasumber.

Selanjutnya, pada tanggal 28 November 2024 dilaksanakan Peluncuran Laporan Studi tentang Anak-anak dan Remaja Putus Sekolah di Asia Tenggara. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani, mewakili Indonesia dengan menjadi salah satu pembicara pada sesi Panel 1: Policy Dialogue on Supporting Out-of School Children and Youth (OOSCY) in the Region untuk berbagi praktik baik terkait kebijakan pendidikan nasional untuk mengatasi persoalan anak dan remaja putus sekolah di Indonesia.

Pada sesi ini, Indonesia menyampaikan tantangan utama dari OOSCY adalah pada akses pendidikan di daerah terpencil dan faktor sosial seperti pernikahan dini dan kemiskinan.

Berbagai upaya penanggulangan OOSCY di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, melalui:

(a) Pendidikan Wajib: Program pendidikan wajib 9 tahun akan diperluas menjadi 13 tahun pada 2025, mencakup tingkat prasekolah hingga pendidikan menengah atas;
(b) Beasiswa dan Dukungan Finansial: Program Indonesia Pintar (PIP) agar keluarga tidak mampu bisa tetap bersekolah;
(c) Pendidikan Non-Formal: pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menawarkan program pendidikan kesetaraan serta pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan;
(d) Dukungan untuk Kelompok Rentan: Program sekolah jarak jauh dan sekolah terbuka untuk anak di daerah terpencil dan Program khusus untuk anak jalanan, pekerja anak, dan anak yang menikah dini, termasuk layanan pendidikan di institusi kesejahteraan anak.

Selain itu untuk jangka panjang, Indonesia akan menyusun kurikulum yang lebih fleksibel dan disesuaikan untuk semua kalangan.

(eye)