Mahfud MD Sebut Pergantian Pemerintahan Momentum Perbaiki Demokrasi

Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD dalam seminar bertajuk "Rekonstruksi Kehidupan Demokrasi, Politik, Hukum dan Keadilan dalam Cita Negara yang Merdeka dan Berdaulat" di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10/2024). (Foto: Antara/Narda Margaretha Sinambela)

JAKARTA -- Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengatakan, pergantian kepemimpinan pemerintahan di tingkat nasional merupakan momentum untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Demokrasi selalu baik beberapa waktu ketika terjadinya perubahan-perubahan yang cukup keras," ujar  Mahfud di Jakarta, Kamis (10/10/2024), dikutip dari Antara.

Menurut Mahfud, belajar dari sejarah Indonesia bahwa setiap ada perubahan-perubahan maka demokrasi akan membaik, dan itu terbukti dari pergantian Orde Lama ke Orde Baru, begitu juga ketika dari Orde Baru ke era reformasi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 ini menyatakan, meskipun perbaikan demokrasi terjadi, namun itu berlangsung hanya dua atau tiga tahun saja dan seterusnya kembali ke arah yang salah.

Untuk itu, lanjut Mahfud, pada momentum pergantian pemimpin ini diharapkan dapat kembali memperbaiki demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja ke arah lebih baik lagi.

"Reformasi juga baik setelah pelengseran Orde Baru, tapi ya cuma setahun dua tahun kemudian jelek lagi. Baik itu dua atau tiga tahun, memelihara setelah itu tidak bisa dilakukan," kata Mahfud ketika menjadi narasumber pada acara Indonesia Integrity Forum 2024 yang diadakan Trancparency International Indonesia.

Mahfud menambahkan bahwa ketika hasil survei menunjukkan demokrasi Indonesia menunjukkan baik-baik saja itu sejatinya tidak begitu, mengapa? Karena survei yang dilakukan menyasar masyarakat kecil yang tidak mengetahui secara persis.

Menurut Mahfud, cara memandang itu bukan melalui hasil survei, rakyat harus dididik, perbaikan pada tingkat elite dan orang terdidik itu lebih penting.

"Menurut saya memperbaiki demokrasi, tidak harus berpedoman kepada survei. Siapapun pemimpinnya kalau disurvei pasti hukum sudah berjalan sudah bener karena rakyat tidak tahu substansi demokrasi karena tingkat pendidikan yang kurang," kata Mahfud seperti pantauan dalam siaran langsung daring.

(antara/ark)