Kisruh Jilbab, Pembina Paskibraka 2021: BPIP Biang Kerok Pelarangan Pemakaian Jilbab di Paskibraka 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berpose bersama para anggota Paskibraka 2024 usai pengukuhan di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (13/8/2024). (Foto: Sekretariat Presiden) 

 

JAKARTA -- Pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024) menimbulkan tanda tanya. Bagaimana tidak, dari 76 anggota Paskibraka yang dikukuhkan, tidak ada satupun anggota putri yang menggunakan jilbab.

Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang sebelumnya mengenakan jilbab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.

Hal itu disampaikan oleh Pembina Paskibraka Nasional 2016–2021, Irwan Indra melalui akun Facebooknya, yang dikutip gebrak.id pada Rabu (14/8/2024).

Saat ini, penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP.

"Pasti BPIP karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan seperti dikutip dari republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Irwan pun heran mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab. "Pasti BPIP karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," kata dia.

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024."

Irwan menyebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan tersebut. Oleh karena itu, Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut bereaksi dalam kasus jilbab di Paskibraka 2024. "Bila benar, maka BPIP bikin gaduh lagi. Berjilbab oleh Paskibraka itu tidak bertentangan dengan Pancasila, sebelum ini diizinkan. Agar BPIP  mengamalkan Pancasila, maka dengan segera harus cabut larangan itu," kata dia di akun media sosial X nya, Rabu (14/8/2024).

(nnn)