PDIP Dorong Gerakan Kebudayaan pada Perang Melawan Judi Online

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah. (Foto: dpr.go.id)

JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong gerakan kebudayaan pada perang melawan judi daring (online) melalui keteladanan satuan tugas dalam memberikan kerja nyata dan penangkapan besar-besaran para pelaku, termasuk di birokrasi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah mengatakan, keteladanan tersebut akan membangkitkan kepercayaan rakyat sebagai bagian dari kekuatan semesta.

"Kekuatan semesta inilah sebagai fondasi gerakan kebudayaan untuk melawan dan menghindarkan diri dari seluruh kegiatan perjudian," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024) malam.

Said menambahkan, gerakan tersebut harus paralel dilakukan dengan kinerja satgas yang masif secara hirarki hingga bawah karena berkembangnya internet di Indonesia sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital selama 10 tahun terakhir menjadi wahana yang dimanfaatkan oleh penjudi.

Said mengatakan, internet menjadi fasilitas yang mempermudah kegiatan perjudian secara daring. Apalagi, ponsel pintar dengan koneksi internet telah masif berkembang hingga ke pelosok desa.

Google, dalam survei terbarunya yang bertajuk Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing in Smartphone mencatat jumlah ponsel aktif di Indonesia per 2023 mencapai 354 juta perangkat.

Dengan kemudahan itu, lanjut Said, judi daring tidak hanya dilakukan sebagian orang. Bahkan, aparat penegak hukum juga terpapar kegiatan haram tersebut, yang terungkap usai seorang polisi wanita membakar hidup-hidup suaminya yang juga polisi karena kegiatan judi daring.

"Lebih heboh lagi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan kegiatan judi daring juga ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sedang diselidiki oleh Mahkamah Kehormatan DPR," jelas Said.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan satgas akan menelusuri praktik judi daring di lingkungan instansi kementerian dan lembaga. Penelusuran itu akan dilakukan setelah pihaknya memberikan daftar lembaga dan kementerian yang pegawainya diduga banyak terlibat praktek judi daring.

(nnn)