Muhammadiyah Minta Pansus Haji di DPR tidak untuk Kepentingan Rivalitas Politik

Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Foto: tv mu)

JAKARTA -- Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta agar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 di DPR RI bukan untuk kepentingan rivalitas politik semata. Sebab sejauh ini ia memandang pelaksanaan Haji Tahun 1445 Hijriah atau 2024 berjalan baik dengan sejumlah capaian dan perbaikan yang berhasil ditorehkan.
 
"Pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,” kata Mu'ti dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/7/2024).
 
Mu'ti pun memandang sejauh ini pembentukan Pansus Haji 2024 menuai pro dan kontra. Namun, lanjut dia, pembentukan Pansus Haji adalah hak konstitusi dari DPR sebagai bagian fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. "Saya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," jelas dia.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memastikan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB ataupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
 
Hal itu disampaikan Muhaimin untuk membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Ia menegaskan, Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.
 

(nnn)