Bapanas Klaim Program Bantuan Pangan Beras Turunkan Angka Kemiskinan

Seorang warga di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, mengangkut bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dari pemerintah. (Foto: Humas Bapanas)

 

JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

"BPS (Badan Pusat Statistik) Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022," kata Arief di Jakarta, Selasa (16/7/2024), dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya.

"Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit," jelas Arief.

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.

Arief menekankan pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan, di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.

Arief berharap dengan disalurkan bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara baik. Oleh karena itu, lanjut dia, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM yang ada di seluruh provinsi.

"Berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, penyaluran banpang beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN," jelas Arief.

Arief menambahkan, selain penyaluran bantuan pangan, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.

Arief menambahkan, operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) yang diselenggarakan baik di pusat, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau. "Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras," kata dia menandaskan.

 

(nnn)