Imbas Muhammadiyah Tarik Dana 13 Triliun, DPR Minta Erick Thohir Evaluasi Manajemen BSI

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak. (Foto: dpr.go.id)

 

JAKARTA -- Komisi V DPR RI mendesak Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI). Ini terkait buruknya layanan bank BUMN itu, seperti dikeluhkan Muhammadiyah yang akhirnya menarik dana Rp 13 triliun miliknya.

“Sebenarnya bukan hanya Muhammadiyah yang mengeluhkan layanan BSI, selama ini banyak konsumen perorangan juga mengungkapkan ketidakpuasan atas buruknya layanan,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, lewat keterangan resminya, Jumat (7/6/2024) dikutip dari rmol.id.

Menurut Amin, evaluasi kinerja manajemen BSI penting dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai bank yang melayani umat, seharusnya dapat memberi layanan yang tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga andal dan efisien.

Gangguan layanan yang terjadi, lanjut AMin, menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen operasional dan infrastruktur IT yang harus segera ditangani BSI.

“Jujur, saya prihatin, setelah tahun lalu sistem layanan BSI lumpuh akibat serangan virus ransomware oleh lock bit, semestinya manajemen serius berbenah dan memperkuat kualitas layanannya. Sayangnya jauh panggang dari api,” tegas politisi PKS itu.

Amin menganggap, perusahaan jasa keuangan seperti perbankan harusnya menjadikan kepercayaan nasabah sebagai aset terpenting. Ketika layanan bank kerap terganggu, kepercayaan nasabah akan tergerus.

“Aksi Muhammadiyah mengalihkan dana simpanannya ke bank lain bukan hanya kerugian finansial bagi BSI, tetapi juga indikasi hilangnya kepercayaan salah satu komunitas terbesar di Indonesia,” kata Amin menjelaskan.

Dampak lanjutannya, kata Amin, BSI bukan hanya mengalami kehilangan dana signifikan karena dana sebesar itu pastinya akan mempengaruhi likuiditas dan kinerja keuangan. “Reputasi BSI di mata masyarakat bisa buruk, dan stabilitas sebagai lembaga keuangan dipertanyakan.”

Anehnya, lanjut Amin, respon BSI atas sikap Muhammadiyah jauh dari memuaskan. Ia khawatir peristiwa itu bakal jadi kampanye buruk untuk membangun sistem perbankan modern yang digitalisasinya bagus, tapi masyarakat tidak mendapat pelayanan memadai.

Amin berharap manajemen mampu mengatasi sehingga tidak menjadi punishment berkepanjangan dari masyarakat. Direksi, kata dia, harus bertanggung jawab atas buruknya layanan dan respons terhadap masalah itu. Jika terbukti gangguan disebabkan kelalaian atau kegagalan manajemen, maka pemberhentian manajemen merupakan langkah wajar.

“Jangan sampai ini jadi trigger bahwa perbankan kita tidak sehat. Apalagi BSI ini simbol keuangan syariah kita yang menjadi national flag BUMN perbankan syariah,” tegas Amin.

Sampai saat ini masyarakat masih menunggu penjelasan transparan dari direksi BSI mengenai keluhan buruknya layanan dan langkah-langkah yang diambil.

(nnn)

Baca juga artikel terkait ini:

- Muhammadiyah akan Alihkan Dana dari BSI ke Bank Lain, Ini Reaksi BSI

- PP Muhammadiyah Sebut Pengalihan Dana dari BSI untuk Minimalkan Persaingan