Imparsial Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad. (Foto: imparsial)

JAKARTA -- LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Imparsial, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR RI menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto. Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu dikabarkan diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).

"Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun tangan dan melakukan investigasi," ujar peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Minggu (11/2/2024). "Kami sudah ingatkan jauh-jauh hari setahun yang lalu bahwa ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Kemudian yang kedua dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker."

Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. Namun, Pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan.

"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," jelas Hussein.

Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Apalagi, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.

Meskipun berstatus kader Partai Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.

"Dia (Meutya) sebagai Ketua Komisi 1 DPR harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil," kata Hussein menegaskan.

 

(dpy)