TPN Ganjar-Mahfud Sebut Kasus Palty Hanya Bisa Diproses Berdasarkan Delik Aduan

Direktur Gakkum & Advokasi TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim. (Foto: pixabay)

JAKARTA -- Direktur Gakkum & Advokasi TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim mengatakan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Palty menurut UU ITE hanya bisa diproses berdasarkan delik aduan.

Dengan demikian, lanjutnya, pihak yang harus melapor terkait video penggalangan dukungan terhadap paslon nomor urut 2 yang disebarkan kembali oleh Palty, seharusnya dilakukan oleh Dandim, Kapolres, Kajari, dan Pjs Bupati Batubara.

"Yang mengadukan haruslah orang-orang atau pihak yang dirugikan atas video yang beredar. Tapi sampai sekarang kami belum mengetahui siapa yang melapor, dan polisi belum menjelaskan soal itu," kata Ifdal dalam keterangan tertulis dari TPN yang diterima pada Sabtu (20/1/2024).

Ifdal juga menyampaikan kecurigaan atas proses laporan hingga penangkapan yang dilakukan polisi sesuai yang disampaikan, yakni laporan yang diberikan kepada kepolisian tanggal 16 Januari 2024, dan tanggal 19 Januari 2024 sudah dilakukan penangkapan terhadap Palty.

"Dari jangka waktu pelaporan hingga penangkapan, itu menimbulkan tanda tanya. Seharusnya laporan diproses dari pemeriksaan pelapor dulu. Tapi ini waktunya singkat sekali, dari tanggal 16 ke 19 Januari sudah ada penangkapan terhadap yang disangkakan, maka ada tanda yang jelas bahwa ini mengarah ke kriminalisasi," jelas Ifdal.

Pernyataan senada disampaikan Firman Jaya Daeli, Wakil Deputi Hukum TPN. Menurutnya, jika tidak ada pengaduan dari antara para pejabat dan aparat di Kabupaten Batubara, maka dugaan adanya intervensi pihak-pihak lain dalam kasus penangkapan Palty sangat kuat.

Untuk itu, selain pendampingan terhadap Palty, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud juga akan mengembalikan ke isu pokok dari kasus ini bahwa ada elemen negara dari sudut pandang video ini yang harus memastikan apakah mereka melapor, dan apakah mereka telah dimintai keterangan atas aduan yang menjerat Palty.

"Kalau tidak ada yang melapor, maka penangkapan Palty untuk menimbulkan ketakutan publik untuk kritis atau bersuara terhadap dugaan-dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," ungkap Firman.

Firman juga menyatakan, TPN mendorong dilakukan uji forensik digital terhadap video yang beredar dan ini harus dilakukan oleh tim independen, bukan dari kepolisian."Jadi ini yang harus dibongkar, jangan hanya dengan menangkap Palty, tapi sumber atau kebenaran video ini tidak diungkap," jelas dia.

Firman menyayangkan kepolisian terlibat dan melakukan intervensi dalam kasus ini, apalagi Bawaslu RI selaku lembaga pengawas pemilu sudah menyatakan tidak ada masalah.

"Maka dengan masalah ini kami dalam posisi mengambil langkah hukum tapi kami ingin dibuka oleh polisi siapa yang melaporkan, atau mengadukan karena kalau tidak ada maka polisi sudah melangkah jauh dan ini membuang-buang tenaga juga waktu saja," kata Firman menegaskan.

 

(dpy)