Koordinator Staf Khusus Presiden RI: Presiden Jokowi Belum Ada Rencana Berkampanye

Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang (UU) Pemilu memperbolehkan keterlibatan presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu (28/1/2024), seperti dikutip dari Antara.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1/2024).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai presiden boleh berkampanye dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden Jokowi kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden Jokowi.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi "Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".