Wapres RI Soroti Maraknya Kebocoran Data di Badan Publik

Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menyoroti maraknya kebocoran data di beberapa badan publik yang muncul beberapa waktu terakhir. Ia pun meminta agar badan publik serius mencermati masalah kebocoran data tersebut.

"Ini adalah isu serius yang mesti menjadi perhatian bersama. Urgensi perlindungan data pribadi semakin tinggi karena data pribadi sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/12/2023), dikutip dari Antara.

Selain terkait persoalan tersebut, Wapres juga mendorong keterbukaan informasi publik di badan publik. Menurut dia, keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.

"Saya juga senang mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya, jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan," jelas Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan, tahun 2018, hanya 15 badan publik yang tergolong informatif jumlahnya melonjak menjadi 139 pada 2023.

Sebaliknya, jumlah badan publik yang tidak informatif merosot menurun. Tahun 2018 sejumlah 303 lembaga dinilai tidak informatif, dan kini sekarang 2023 turun menjadi hanya 147 lembaga.

Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan layanan informasi publik, melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh tanah air, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Hal ini karena keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital.

"Karena bangsa kita tengah menjalani proses pemilu. Ini harus disadari betul dan dipenuhi oleh penyelenggara, partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya," tegas Wapres

Ma'ruf melanjutkan, aspek keterbukaan informasi diyakini merupakan kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil. Ia pun berharap Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah dapat berkolaborasi dan menjadi garda depan dalam memberikan edukasi dan informasi yang valid kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. "Mari kita ciptakan pemilu dan pilkada yang bebas hoaks," ujar dia menegaskan.

 

(dpy)