Tiga Besar Terbaik Nasional dalam Pengendalian Inflasi, Pemprov Sulbar Terima Penghargaan Dana Insentif Fiskal

Mendagri RI Tito Karnavian (kanan) memberikan penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi kepada Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang Sasana Bakti Kemendagri Jakarta, Senin (6/11/2023).  (foto: kemendagri)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi dari pemerintah pusat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian kepada Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang Sasana Bakti Kemendagri Jakarta, Senin (6/11/2023).

Ketua Pelaksanaaan Alokasi Insentif Fiskal Periode III Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan, dua agenda dalam rakor tersebut yakni dalam rangka meningkatkan pengendalian inflasi daerah sekaligus menyerahkan insentif fiskal atas perannya dalam pengendalian inflasi. 

"Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemda dalan meningkatkan pengendalian inflasi di daerah. Dan pemberian penghargaan kepada pemda yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah serta memicu daerah-daerah lain agar semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja, khususnya terkait pengendalian inflasi di daerah," ujar Lucky dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/11/2023). 

Lucky menyebut, ada tiga provinsi yang menerima insentif fiskal dengan besaran bervariasi, yakni Provinsi Sulbar (Rp 8,6 miliar), Sulsel, dan Gorontalo.

 Tiga provinsi yang menerima insentif fiskal dari Kemendagri RI, yakni Provinsi Sulbar , Sulsel, dan Gorontalo. (foto: kemendagri)

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, empat poin menjadi penilaian untuk penerima insentif fiskal tersebut, yakni pelaksanaan sembilan upaya pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan oleh pemda, kepatuhan penyampaian laporan kepada kemendagri yang menunjukkan jumlah laporan harian yang disampaikan pemda dalam pengendalian inflasi pangan oleh kab/kota, tingkat inflasi yang merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah, dan keempat rasio realisasi belanja pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah.

Prof Zudan berterima kasih atas kerja keras pemda serta kolaborasi satgas pengendalian inflasi, Forkopimda, BI, BPS, pemda di enam kabupaten dalam berkolaborasi melakukan pengendalian inflasi di enam kabupaten. Sestama BNPP ini berharap kebersamaan pemda dan Forkopimda Sulbar terus diperkuat. 

"Kebersamaan Forkopimda dan kabupaten harus terus kita perkuat, kuncinya jaga stabilitas harga dan pasokan ada," kata Prof Zudan menegaskan.

(dpy)