Politikus PDIP Ini Nilai Sulit bagi Polri Netral di Pilpres 2024

Anggota Komisi III DPR Fraksi Trimedya Panjaitan. (Foto: dpr.go.id)

 

JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan menyoroti komitmen netralitas Polri pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menyinggung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan ajudan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Kalau seandainya benar-benar netral ya sulit juga lah, kalau kita mau jujur Kapolri bagaimana latar belakangnya dulu dari ajudan sampai dengan Kapolri," ujar Trimedya dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran, Rabu (15/11/2023), dikutip dari Antara. "Sementara anak Presiden yang jadi cawapres sekarang ini, kita jelas-jelasan aja bicaranya."

Selain itu, Trimedya juga menyinggung Polri yang terkesan hanya menjadi pemadam kebakaran ketika adanya oknum personelnya yang tidak netral pada Pemilu 2024. Setelah adanya kasus-kasus tersebut, Polri terkesan baru menerbitkan surat telegram terkait netralitas.

"Supaya tidak terjadi kesannya Polri ini pemadam kebakaran, ada masalah keluar TR (telegram), ada masalah keluar TR netralitas apa segala macam. Karena dari dua TR itu yang saya baca dan saya kira itu ada di medsos semuanya, itu menyangkut Pasuruan karena PDIP, menyangkut Solo karena PDIP, nah partai lain kan juga pasti akan ngalami," ujar Trimedya.

Trimedya pun mengusulkan agar Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas Polri pada Pemilu 2024. Hal serupa sudah dilakukan oleh Komisi I DPR yang membuat Panja Netralitas TNI.

Anggota Komisi III Fraksi PDIP I Wayan Sudirta juga mengingatkan pentingnya netralitas Polri pada Pemilu 2024. Sebab isu netralitas mendapatkan sorotan, mengingat adanya kegelisahan elemen masyarakat yang menilai hal tersebut mulai pudar jelang kontestasi nasional.

Wayan Sudirta juga mengingatkan profesionalisme Polri dalam menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. Jangan sampai Polri menjadi pihak yang terlibat dalam kepentingan politik praktis bagi satu pihak atau kelompok tertentu.

(dpy)