Elektabilitas Prabowo Turun karena Gandeng Gibran, Golkar Singgung Kredibilitas Lembaga Survei

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Maman Abdurahman. (foto: golkar dpr ri)

JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Maman Abdurahman, angkat bicara terkait hasil survei Charta Politika yang menemukan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto turun usai menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Maman mempertanyakan kredibilitas lembaga survei tersebut. 

Menurut Maman, hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia, Poltracking, dan LSI mendapati bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran berada di urutan teratas dibanding dua pasangan capres-cawapres lainnya. Ia meyakini ketiga lembaga survei tersebut kredibel atau dapat dipercaya. 

"Lalu tiba-tiba ada Charta Politika yang menghasilkan hasil survei berbeda. Ya, saya pikir biarkan publik yang menilai, biarkan semua tim yang menilai," kata Maman di sela acara Rakor Bapilu Partai Golkar di Kantor Pusat Golkar, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023), dikutip dari Antara, Rabu (8/11/2023). 

Maman tidak ingin memberikan penilaian secara gamblang soal kredibilitas Charta Politika, lembaga survei yang dipimpin Yunarto Wijaya, itu. Ia menyebut, bagi Golkar yang terpenting kini adalah melakukan kampanye positif untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. 

Charta Politika merilis hasil survei terbarunya pada Senin (6/11/2023). Survei nasional yang digelar pada 26-31 Oktober 2023 itu mendapati elektabilitas Prabowo-Gibran 35,3 persen jika head to head dengan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang memperoleh elektabilitas 36,9 persen. 

Padahal, hasil survei yang dilakukan Charta Politika pada 13-17 Oktober 2023 ketika Gibran belum diputuskan sebagai cawapres, mendapati elektabilitas Prabowo-Gibran unggul 9,8 persen. 

"Kita bisa melihat atau berspekulasi dan membuat hipotesa bahwa masuknya nama Gibran sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo menjadi liabilitas bagi elektabilitas Prabowo alih-alih aset,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, Senin (6/11/2023).

(dpy)