Bawaslu RI Klaim Belum Temukan Bukti Polisi Pasang Baliho Prabowo-Gibran di Jember

Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. (Foto: Bawaslu)

 

JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyatakan, dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho partai yang disertai gambar pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, hingga kini belum terbukti.

Menurut Bagja, sejak munculnya pemberitaan polisi memasang alat peraga partai beberapa hari lalu, Bawaslu RI langsung meminta Bawaslu Jember melakukan investigasi. Hasil investasi untuk membuktikan dugaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan.

"Menurut teman-teman ini (Bawaslu Jember) sampai sekarang belum terbukti adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan alat peraga partai yang disebutkan itu," kata Bagja kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023), dikutip dari Antara.

Sebelumnya, muncul video mobil pikap sedang membawa baliho bergambarkan caleg Partai Gerindra, Bambang Haryadi. Pada baliho itu juga tertera gambar pasangan capres-cawapres yang diusung Gerindra, yakni Prabowo-Gibran.

Di media sosial, dinarasikan bahwa pemasangan baliho itu atas perintah polisi. Namun demikian, Bambang Haryadi membantah. Ia menegaskan, pemasangan baliho itu atas perintah dirinya sendiri.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyebut, tudingan keterlibatan polisi itu adalah upaya mendiskreditkan Prabowo-Gibran karena jelas tidak masuk akal.

"Paslon Prabowo-Gibran di-framing seolah-olah dibantu oleh oknum kepolisian dalam rangka pemasangan baliho-baliho," kata Koordinator Strategis TKN, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Dasco menjelaskan, tudingan itu tidak masuk akal karena elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir berdasarkan hasil survei. Peningkatan terjadi berkat kerja-kerja politik tim pemenangan dan partai yang terus menyosialisasikan Prabowo-Gibran kepada masyarakat.

"Dengan survei yang terus meningkat, tentu tidak masuk akal kalau kemudian kami merancang sistem pemenangan dengan cara-cara curang seperti itu (melibatkan polisi)," kata Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan.

 

(dpy)