Baliho Politik, Termasuk Milik Kaesang Sudah Meresahkan, Bawaslu RI Jadi Sorotan

Direktur Eksekutif Lingkaran Madani (Lima) Ray Rangkuti. (foto: id.wikipedia.org)

 

JAKARTA -- Menjelang 2024, baliho partai politik (parpol) dan tokoh politik semakin masif bertebaran. Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang tampak tidak ada respons.

Ray menekankan, kondisi itu menimbulkan keresahan masyarakat terhadap fungsi pengawasan yang semestinya dijalankan dalam mengawal Pemilu dan Pilpres 2024. Mulai banyak masyarakat mempertanyakan posisi Bawaslu.

"Ada yang menyebut Bawaslunya lagi sibuk sekarang jalan-jalan baik di dalam maupun di luar negeri," kata Ray dikutip dari Antara, Senin (20/11/2023).

Ray menilai, kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya merupakan kritik ke Bawaslu yang tidak fokus melakukan pengawasan dan sibuk hal-hal lain. Ia sejak lama melihat Bawaslu cuma rapat, FGD, dan diskusi.

Bahkan, beberapa bulan lalu pernah ada waktu ketika Bawaslu di 514 kota dan kabupaten mengalami kekosongan. Pengangkatan anggota malah diundur karena Bawaslu seperti biasa sibuk rapat-rapat, FGD dan diskusi.

Selain itu, Ray mengingatkan, beberapa bulan lalu Bawaslu sempat menerima Piagam Mari atau Museum Ajaib Rekor Indonesia. Piagam itu diberikan ke Bawaslu karena membiarkan kekosongan di 514 Bawaslu kota dan kabupaten. "Kenyataannya, sampai di situ saja, 2-3 bulan lalu dan tidak ada perubahan signifikan terkait kinerja pengawasan Bawaslu."

Belakangan, Ray menekankan, fungsi pengawasan Bawaslu kembali mendapat sorotan masyarakat karena baliho politik sudah bertebaran seakan tanpa pengawasan. Hal itu sudah meresahkan masyarakat, termasuk di Jakarta dan sejumlah kota besar.

Ray menyampaikan, baliho yang dipasang partai-partai dan tokoh-tokoh politik itu sudah mengganggu keindahan kota. Termasuk, baliho dari putra Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang sangat masif disebarkan. "Tidak tahu apakah itu didengar oleh Bawaslu apa tidak, masyarakat sudah mulai tanya-tanya Bawaslu ini," cetusnya.

Ray menambahkan, baliho politik yang meresahkan hari ini sudah semakin hangat dibicarakan masyarakat. Ia mengingatkan, jangan sampai Bawaslu terlambat bertindak karena seakan tidak ada respons apa-apa sejauh ini.

Politikus PDIP sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menanggapi terkait banyaknya baliho Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan Presiden RI Joko Widodo yang tersebar di kawasan Jakarta. Menurutnya, baliho-baliho tersebut harus segera diturunkan.

"Sebaiknya baliho ini diturunkan agar bermartabat agar terlihat netral sesuai perkataan dan perbuatan (integritas). Presiden dengan anaknya tidak pantas muncul serentak di baliho PSI karena jelas KKN," kata Gilbert pada Sabtu (18/11/2023).

Gilbert menjelaskan Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan akan netral dan mengajak semua pihak penyelenggara pemerintahan juga netral dalam Pemilu 2024. Namun, hal ini berbanding terbalik terhadap dirinya sendiri.

"Foto Presiden Joko Widodo tidak sepatutnya ikut dalam kampanye yang melibatkan kroninya. Lebih memalukan PSI yang kerap kritisi partai lain dan juga mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, tetapi tidak ikut bermartabat dan tidak berintegritas," kata dia.

Gilbert menambahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI perlu menjaga demokrasi bukan menjaga keluarga tertentu. Mereka dibiayai negara atau dari pajak rakyat, bukan uang keluarga tertentu.

Adapun KPU telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

(dpy)