Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah Setiap Hari

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo menyatakan proses evaluasi terhadap kinerja seluruh pejabat kepala daerah dilakukan setiap hari untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara terhadap jalannya Pemilu 2024.

"Saya evaluasi harian. Begitu bapak ibu semuanya 'miring-miring', saya ganti itu bisa, itu hak prerogatif yang saya miliki," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada seluruh pejabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/10/2023), seperti dikutip dari Antara.

Jokowi juga mengarahkan agar seluruh pejabat kepala daerah memberikan dukungan penuh kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Tapi, tidak mengintervensi apa pun," katanya.

Bantuan yang dapat dilakukan kepada penyelenggara pemilu, kata Jokowi, berupa kebutuhan anggaran operasional yang perlu disegerakan. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pejabat kepala daerah untuk tidak memihak kepada kandidat mana pun.

"Dan juga saya minta jangan sampai memihak, itu dilihat lho, hati-hati, bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak dan ibu memihak atau enggak," kata Jokowi.

Tugas berikutnya dari Jokowi kepada para pejabat kepala daerah adalah memastikan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral menghadapi Pemilu 2024. "Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan yang berkaitan sama politik," pintanya.

Seluruh arahan tersebut akan dievaluasi Jokowi secara harian. Berbagai hambatan terkait pelaksanaan pemilu dapat dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Presiden RI.

"Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah, segera sampaikan ke Kemendagri. Kalau kelas berat, segera ke saya sehingga bisa bantu," ujar Jokowi menegaskan.

Pertemuan Presiden Jokowi bersama para pejabat kepala daerah dihadiri oleh 37 penjabat wali kota, 133 penjabat bupati, dan 23 pejabat gubernur se-Indonesia. Pertemuan yang dimulai pukul 11.15 WIB juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Presiden Jokowi.

(dpy)