Menkeu RI Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp 3.500 Triliun demi Menuju Transisi Energi

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 3.500 triliun untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan, Indonesia telah menyediakan berbagai perangkat, termasuk regulasi dan dukungan fiskal agar proses transisi energi hijau bisa segera terealisasikan.

"Pendanaan yang diperlukan itu mencapai Rp 3.500 triliun atau sekitar 246 miliar dolar AS untuk mencapai target penurunan emisi sektor energi," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Minggu (1/10/2023).

Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah secara proaktif juga telah melaksanakan berbagai langkah dan kebijakan guna mendorong partisipasi dari pihak swasta dalam agenda perubahan iklim global dan memperkenalkan pasar karbon. Ia menyebut proses transisi energi harus memenuhi aspek keadilan dan terjangkau bagi semua pihak, termasuk bagi perekonomian nasional yang harus tetap terus bertumbuh untuk mencapai posisi sebagai negara maju.

"Indonesia sudah pernah memperkenalkan Energy Transition Mechanism Country Platform sebagai bentuk blended finance menuju transisi energi bersih di Indonesia," jelas Sri Mulyani.

Maka itu, menurut Sri Mulyani, komitmen Indonesia untuk mendukung transisi energi bersih juga membutuhkan dukungan pendanaan dari negara lain baik pemerintahan maupun swasta agar komitmen itu bisa segera terealisasikan. "Berbagai komitmen internasional termasuk dari Climate Investment Fund sebesar 500 juta dolar AS dan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 miliar dolar AS belum dapat direalisasikan sepenuhnya."

Sebelumnya, pemerintah bersama dengan kelompok negara yang tergabung dalam International Partners Group sedang mengevaluasi berbagai dampak dari proyek transisi energi di Indonesia yang akan didanai dengan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS.

    

(dpy)