Pemerintah Minta TikTok Patuhi Aturan e-Commerce di Indonesia

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Jerry Sambuaga (kanan). (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Jerry Sambuaga meminta platform media sosial (medsos) TikTok untuk mematuhi aturan soal e-Commerce yang berlaku di Indonesia.

Aturan baru e-Commerce itu tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Memanfaatkan digital untuk jualan, silakan. Tapi lakukan dalam koridor yang benar, dalam aturan yang benar. Selama ada aturan e-Commerce, silakan ikuti aturan e-Commerce, jangan tidak diikuti,” kata Wamendag, Rabu (27/9/2023), dikutip dari Antara.

Jerry menjelaskan, Permendag No 31/2023 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya untuk memproteksi dan memastikan UMKM bisa menjalankan usahanya. Pasalnya, fenomena social commerce yang dilakukan oleh TikTok melalui TikTok Shop, dinilai telah membuat roda ekonomi UMKM, khususnya di sejumlah titik pasar menjadi lengang.

Padahal, pasar menjadi pusat perputaran ekonomi karena tidak hanya memberi manfaat bagi para pedagangnya, tetapi juga pada pendukung aktivitas pasar.

Pada sisi lain, Jerry mendukung pelaku UMKM memanfaatkan platform digital untuk berdagang. Namun, ia menekankan pemerintah hanya mengatur ketika platform tersebut menyalahgunakan kesempatan dan menyatukan fungsinya sebagai media sosial dan platform perdagangan (e-Commerce).

“Kalau ada barang impor ilegal masuk kan salah. Ini bukan masalah like atau dislike, tapi ketika ada peraturan yang dilanggar, maka mereka salah. Oleh karenanya mereka harus comply (patuh). Harus ikuti aturannya,” kata Jerry lagi.

Jerry juga menegaskan penegasan aturan dalam permendag baru itu juga dilakukan atas dasar keadilan. Pasalnya, ada dugaan algoritma TikTok diarahkan ke penjual atau seller terafiliasi. “Nah itu juga tidak fair. Ini yang harus kita petakan secara proporsional dan komprehensif. Intinya kita proteksi semua, khususnya buat UMKM,” tegas dia.

(dpy)