Mendagri Tito Karnavian Harap Polri Aktif Petakan Potensi Konflik Jelang Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. (foto: setkab.go.id)


JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian berharap jajaran Polri aktif memetakan potensi konflik untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Menurut Tito, peran aparat keamanan merupakan salah satu kunci dalam menjaga situasi aman dan stabil saat pesta demokrasi.

"Dari kepolisian, saya harapkan betul tidak hanya bekerja responsif, tetapi juga bekerja proaktif untuk mendinginkan suasana dan membaca potensi konflik dengan tepat dan akurat," kata Tito dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (28/9/2023).

Tito melihat beberapa konflik yang muncul tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang melatarbelakangi. Oleh karena itu, lanjut dia, perlu prediksi berupa pemetaan potensi konflik lebih baik supaya konflik tidak meletup.

Mendagri juga berharap intelijen, baik di daerah maupun pusat, betul-betul kuat selama tahapan Pemilu Serentak 2024, terlebih digelar pula pilkada yang memerlukan pengamanan."Betul-betul dipetakan daerah itu yang mana yang aman, mana yang rawan, mana yang sangat rawan sekali, sehingga yang sangat rawan bisa menjadi tambah kekuatan di situ," jelasnya.

Mantan Kapolri ini menegaskan, akurasi pemetaan kerawanan menjadi penting untuk mendukung keberhasilan pilkada. Ia pun tak ingin Polri baru bergerak setelah konflik terjadi.

Selain itu, kata Tito, perlu juga adanya penyebaran pasukan di wilayah tertentu berdasarkan tingkat kerawanan sehingga sigap bergerak dan tak menunggu bantuan pasukan dari pusat. "Jadi, kuncinya adalah, sekali lagi, masalah akurasi dan mohon dilakukan simulasi-simulasi untuk memperkuat sinergi antara TNI/Polri, Satpol PP, dan Satlinmas."

Tito pun percaya Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Apalagi, saat ini kepercayaan publik terhadap institusi Polri makin meningkat sehingga menjadi modal untuk mengamankan agenda politik Indonesia tersebut.

 

(dpy)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.