Menkeu RI Sri Mulyani: Bansos bukan Solusi Utama Tuntaskan Kemiskinan

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan, bantuan langsung tunai dan bantuan sosial (bansos) yang biasanya dikirim ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, transfer maupun pembagian sembako tidak bisa menjadi solusi utama mengentaskan kemiskinan. Kedua bantuan itu hanya bisa untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kalau dari sisi teori maupun realita itu memang dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan support pada minimal konsumsi yang mereka bisa dapatkan. Jadi ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli," ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI, Rabu (30/8/2023), dikutip dari Antara, Kamis (31/8/2023).

Menurut Sri Mulyani, untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dibutuhkan kerja sama dari DPR dan pemerintah daerah. Saat ini pemerintah juga sudah mentransfer 27 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (PBN) ke daerah agar bisa mengurangi angka kemiskinan. "Hampir 27 persen APBN kita ditransfer ke daerah untuk melakukan tugas-tugas fungsi ekonomi dan memberantas kemiskinan," jelasnya.

Sri Mulyani menyebut saat ini pemerintah juga memiliki Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua program itu bisa membantu pelaku UMKM untuk meminimalisasi bunga yang harus dibayarkan kepada bank. "Program ini untuk membantu para pelaku UMKM untuk mengakses ke permodalan dengan bunga yang disubsidi pemerintah."

Sebelumnya, pemerintah memfokuskan APBN 2023 melalui pembangunan infrastruktur, pemilihan umum, dan bansos. Hal ini tecermin dari kinerja belanja negara semakin ekspansif dan menopang berbagai agenda pembangunan.

Menkeu RI mengatakan, kinerja belanja negara mampu menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro, dengan realisasi pada semester I 2023 sebesar Rp 1.255,7 triliun atau 41,0 persen dari pagu APBN.

"Pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (1/8/2023).

Sri Mulyani merinci realisasi belanja negara dimanfaatkan belanja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain melalui Program Keluarga Harapan, sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Pra Kerja, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan benih, subsidi, dan kompensasi energi.

Selain itu, belanja pemerintah terkait agenda prioritas nasional lainnya juga akan terus disalurkan, terutama kaitannya dengan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.


(dkd)