Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Sebut Pidato Presiden Jokowi Bentuk Kebesaran Hati
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawwala. (foto: koleksi SAID)
JAKARTA -- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawwala, menilai saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan bersama MPR RI/DPR RI/ DPD RI, Rabu (16/8/2023) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seolah memberi makna tersurat kepada publik. Jokowi disebut sebagai sosok yang besar hati dan sangat mencintai Indonesia.
"Setidaknya ada empat catatan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, Presiden Joko Widodo menanggapi tuduhan, cacian, berita miring yang menyerang pribadinya dengan cara memaafkan, alih-alih membuat laporan ke polisi. Inilah wujud kebesaran hati Presiden Joko Widodo," ujar Dzulfikar dalam keterangan persnya, Jumat (18/8/2023).
Jawaban yang diberikan kepada Presiden Jokowi di pidato tahunan ini, dinilai memberikan gambaran bahwa sosoknya tidak antikritik. Namun hadirnya segala tuduhan dan fitnah itu sangat disayangkan, karena memudarnya sikap santun dan budi pekerti bangsa Indonesia.
Dzulfikar pun menyoroti jangan sampai ada yang menyalahtafsirkan perihal demokrasi dan kebebasan berpendapat, yang mana menjadi pintu luapan emosi, cacian, dan kebencian.
Selanjutnya, dalam pidato itu Jokowi ingin menyampaikan apa pun yang sudah dikerjakan selama ini bagian dari perwujudan Indonesia maju, Indonesia emas, serta meletakkan Indonesia di kancah internasional. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia adalah wujud dari diperhitungkannya Indonesia dalam kancah internasional.
Dzulfikar menyebut pembangunan infrastruktur harus ikut didorong dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Selanjutnya, ia membahas perihal upaya hilirisasi. Hal ini merupakan keberanian Indonesia dalam rangka mendorong negara agar masuk dalam daftar lima besar yang memiliki kekuatan ekonomi global.
"Hilirisasi memberikan nilai tambah ekonomi dan pemasukan keuangan negara. Nilai tambah atas hilirisasi itu, akan mampu menaikkan pendapatan perkapita berkali lipat dalam dalam kurung waktu 5-10 tahun ke depan. Hal ini akan mendorong Indonesia menjadi negara maju," kata Dzulfikar.
Terakhir, Dzulfikar menyampaikan Presiden RI adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Artinya, politik yang dikedepankan oleh sosok presiden adalah politik kebangsaan, bukan politik sektoral atau politik prakmatis.
"Maka tepat apa yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa capres dan cawapres adalah kewenangan partai politik atau koalisi partai politik, bukan presiden. Hal ini menjadi bantahan secara langsung atas tuduhan presiden ikut cawe-cawe dalam penentuan capres dan cawapres," jelas Dzulfikar.
Tidak hanya itu, Dzulfikar lantas menyebut apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah wujud kecintaan pada bangsa dan negara Indonesia.
(dpy)
Post a Comment