Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Erick Thohir Bongkar Kasus-Kasus Korupsi di BUMN

Menteri BUMN RI Erick Thohir. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Kolaborasi Menteri BUMN RI, Erick Thohir, dan Kejaksaan Agung terus membongkar kasus-kasus korupsi besar, terutama di BUMN. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengapresiasi langkah bersih-bersih tersebut.

"Jelas sangat patut kita dukung dan beri apresiasi," kata Abbas seperti dalam keterangaan tertulisnya, Rabu (30/8/2023).

Abbas menekankan, berkat kolaborasi yang baik itu, kedua belah pihak berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Antara lain kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan negara setidaknya Rp 16,8 triliun. Lalu, kasus Garuda Rp 8,8 triliun, Waskita Rp 2,5 triliun, dan Asabri Rp 22,8 triliun.

Bahkan, tidak berhenti sampai di situ, Erick Thohir pun telah melaporkan kasus yang diduga terjadi dalam pengelolaan dana pensiun. "Diperkirakan dalam waktu dua bulan ke depan sudah ada kejelasannya," ujar Abbas.

Dari beberapa kasus itu masyarakat menjadi tahu kalau masalah korupsi ini memang benar-benar sudah luar biasa. Itu, lanjut Abbas, jelas-jelas mengkhianati salah satu amanat dari reformasi yaitu memberantas praktik korupsi.

Terkait seberapa parahnya korupsi di negeri ini, Abbas menyampaikan, Menkopolhukam Mahfud MD berkesimpulan praktik korupsi selama era reformasi jauh lebih dahsyat. Bahkan, bila dibandingkan Orde Baru.

Sebab, sambung Abbas, praktik korupsi boleh dikatakan hanya terjadi di lembaga-lembaga eksekutif. Tapi, Abbas menekankan, selama era reformasi tindak pidana korupsi telah merebak ke lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif. "Hal ini tentu saja membuat kita sedih dan risau."

Abbas mengingatkan, jika bangsa dan negara ini tidak bisa memberantas praktik yang tidak terpuji itu, maka tidak mustahil Indonesia terseret jauh. Masuk ke satu keadaan yang tidak baik dan tentu tidak diinginkan.

Maka itu, Abbas merasa, publik perlu berterima kasih kepada Erick Thohir dan Mahfud MD yang telah berusaha untuk membongkar praktik-praktik korupsi. Sehingga, citra pemerintah ke depan diharap bisa semakin baik. "Sehingga, masalah kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di negeri ini akan dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tegas dia.

(dpy)