Anggota DPR RI Ini Minta Pemerintah tak Hapus BBM Murah

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (foto: dpr.go.id)

JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto merespons rencana Pemerintah RI menekan tingginya kadar pencemaran udara dengan cara mendorong penggunaan bahan bakar minyak (BBM) beroktan tinggi oleh masyarakat. Mulyanto meminta pemerintah untuk cermat membuat perhitungan dengan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh.

"Karena secara umum semakin tinggi tingkat RON, maka semakin bagus tingkat pembakaran mesinnya, timbal lebih sedikit dan tentunya semakin bersih. Jadi semakin ramah lingkungan," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/8/2023).

Mulyanto mengatakan secara ekonomi hitung-hitungannya semakin tinggi RON maka semakin mahal harga jualnya. Untuk itu, pemerintah harus mensubsidi harga jual tersebut sehingga terjangkau masyarakat. "Pemerintah jangan sekadar menggeser penggunaan BBM ke arah yang beroktan tinggi, namun membebankan harga energi yang tinggi tersebut kepada masyarakat."

Politikus PKS itu menambahkan, pemerintah jangan sampai terkesan menjadikan program ini sebagai cara untuk menghapus pengadaan BBM murah bagi rakyat. Ia pun membandingkan dengan kebijakan yang dilakukan Malaysia.

"Di Malaysia yang disubsidi adalah BBM setara pertamax plus (RON 95). Masyarakat di sana senang karena bisa menikmati BBM yang bagus dan bersih. Namun dengan harga subsidi yang terjangkau," jelas Mulyanto.

Mulyanto meminta Pemerintah RI cermat membuat perhitungan besaran subsidi yang diperlukan untuk menjalankan program ini. Menurutnya, kalau pemerintah punya uang maka sebaiknya harga Pertamax disubsidi agar harga jualnya setara dengan harga Pertalite eksisting. "Jangan menghapus Pertalite, namun menyisakan BBM dengan harga mahal bagi rakyat," kata dia menegaskan. 

(dpy)