Survei Indikator Politik Indonesia: Kepercayaan Publik pada TNI Tertinggi, Parpol/DPR Terendah

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. (foto: rm.id)

JAKARTA -- Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Teratas ditempati Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95,8 persen, dengan sangat percaya (23,5 persen) dan cukup percaya (72,3 persen), sedangkan yang menyatakan kurang percaya (3,5 persen) dan tidak percaya sama sekali (0,5 persen).

"TNI berhasil menarik diri dari urusan politik praktis. Itulah yang menyebabkan TNI pulse, pernah di awal-awal reformasi TNI jeblok, belakangan reformasi militer memberikan insentif dipercaya publik karena mereka tak lagi terlibat day to day urusan politik," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/7/2023).

Di peringkat kedua, lanjut Burhanuddin, ada Presiden RI dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 92,8 persen. Peringkat ketiga adalah Kejaksaan Agung dengan 81,2 persen.

Burhanuddin mengatakan, ini menjadi yang pertama kali bagi Kejaksaan Agung yang mendapatkan kepercayaan publik di atas 80 persen. Bahkan merupakan yang tertinggi sejak survei dilakukan pada 1999 silam.

"Menurut kami ini kali pertama Kejaksaan Agung menempati trust paling tinggi dalam sejarah. Biasanya mereka di kisaran 60-an persen, tapi setahun terakhir konsisten di peringkat ketiga, tapi itu pun belum pernah menyentuh angka 80 persen, baru kali ini 81,2 persen," jelas Burhanuddin.

Keempat adalah Polri dengan kepercayaan publik sebesar 76,4 persen. Selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (75,4 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (73,8 persen), dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD (73,3 persen).

Dua terendah adalah Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (68,5 persen) dan partai politik/parpol (65,3 persen). Menurut Burhanuddin, angka tersebut relatif stabil berada di dua peringkat bawah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya.

"Tidak serendah September 2017, saat itu kepercayaan terhadap partai politik hanya 39 persen. Sekarang pekerjaan rumah partai politik dan DPR adalah bagaimana meningkatkan trustnya, minimal di atas 70 ya. Kalau 60-an itu di kampus itu nilainya masih C ya, jadi minimal 70 biar dapat B," kata Burhanuddin menjelaskan.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 20 hingga 24 Juni 2023. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekira 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

 

(dpy)