Senopati Syndicate: Jokowi Bisa Cegah Pembelahan TNI-Polri di Tengah Persaingan Pilpres 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Senopati Syndicate, sebuah organisasi riset politik dan pembangunan, menilai Presiden RI Jokowi memiliki kekuatan politik memadai untuk memastikan semua petinggi maupun personel TNI-Polri netral di tengah kerasnya persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketegasan Jokowi akan menjadi kunci memastikan institusi TNI-Polri tidak terbelah akibat dukung-mendukung calon presiden (capres).

Direktur Senopati Syndicate, Robi Sugara mengatakan, sikap tegas Jokowi amat dibutuhkan karena TNI-Polri berpotensi "digunakan" oleh para capres pada Pilpres 2024. Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, misalnya, bisa mempengaruhi netralitas prajurit TNI secara emosional karena ia adalah purnawirawan letnan jenderal TNI AD.

Apalagi, lanjut Robi, Prabowo sudah melakukan road show ke sejumlah purnawirawan TNI jelang gelaran Pilpres 2024. Di sisi lain, kubu capres PDIP, Ganjar Pranowo, juga melakukan road show dengan menyertakan purnawirawan TNI untuk bergabung menjadi tim pemenangannya.

Tak ketinggalan, kubu capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, juga sedang berupaya menarik orang-orang yang memiliki latar belakang militer untuk masuk barisannya.
 

"Selain TNI, Polri juga berpotensi digunakan oleh para kontestan Pemilu 2024," kata Robi saat konferensi pers di Jakarta, Senin (17/7/2023), dikutip dari Antara.

Karena itu, lanjut Robi, peran Jokowi menjadi kunci untuk memastikan personel TNI-Polri tetap netral di tengah persaingan capres yang semakin hari semakin keras. Syaratnya, Jokowi harus tetap berada pada posisi stabilisator.

"Dengan begitu, TNI-Polri tidak akan terbelah dalam kontestasi Pemilu 2024. Jokowi bisa terus menegaskan tentang netralitas TNI-Polri dan tetap loyal pada kepentingan bangsa dan negara," kata Robi. "TNI-Polri akan lebih aman bersama Jokowi dalam situasi seperti ini dengan cara tetap loyal pada negara."

Menurut Robi, Presiden Jokowi bisa menjaga netralitas TNI-Polri karena mantan gubernur DKI Jakarta itu bukan bagian dari konstestasi Pilpres 2024. Jokowi juga bukan petinggi partai politik yang harus memastikan kemenangan partai dalam Pemilu 2024.

Jokowi, sambung Robi, juga punya dua sumber kekuatan meski sudah berada di akhir masa jabatannya. Pertama, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi sangat tinggi.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2023 menemukan bahwa 79,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Jika dibandingkan dengan Presiden SBY di akhir kekuasaannya, tingkat kepuasan publik berada di bawah 50 persen," kata Robi.

Kekuatan kedua, Jokowi punya barisan relawan yang militan. Kelompok-kelompok relawan Jokowi punya sikap tegas setia dan tegak lurus bersama Jokowi. "Relawan seperti itu tidak ditemukan di ujung kepemimpinan SBY," ujar Robi menegaskan.

 

(dpy)