Menkeu RI Sri Mulyani Anggarkan Subsidi BBM Rp 9,6 Triliun per Bulan

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Pemerintah RI menyalurkan anggaran sebesar Rp 57,7 triliun yang dialokasikan untuk membayar subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) per semester I 2023. Adapun realisasi ini setara dengan pembayaran Rp 9,6 triliun per bulan bagi pengguna subsidi dari BBM.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang operasinya langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia yang fluktuatif.

"Kita membelanjakan subsidi dan kompensasi (BBM) Rp 57,7 triliun. Ini artinya tiap bulan APBN membayar Rp 9,6 triliun bagi pengguna subsidi dari BBM," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita, dikutip dari Antara, Selasa (25/7/2023).

Sri Mulyani juga menggelontorkan dana senilai Rp 42,9 triliun untuk membayar subsidi dan kompensasi listrik. "Artinya 7,1 juta per bulan kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya listrik dari PLN," ucapnya.

Sementara LPG 3 kilogram, Sri Mulyani menganggarkan dana sebesar Rp 32,5 triliun. Artinya, setiap bulan pemerintah mengeluarkan Rp 5,4 triliun untuk membantu masyarakat agar bisa menggunakan LPG 3 kg. "Selanjutnya ada subsidi bidang perumahan sebesar Rp 344,7 miliar, bagi 84,5 ribu unit rumah," jelasnya.

Sepanjang semester I 2023, kinerja perekonomian domestik dan APBN negara masih tetap solid dan kuat di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif, diikuti pembiayaan anggaran yang menurun dan terkendali.

Ke depan pemerintah akan menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dinamika global akan terus antisipasi dan mitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik.

“Berbagai kebijakan di bidang ekonomi akan terus didukung oleh APBN termasuk melindungi masyarakat, dan bahkan akan ada tambahan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling rentan pada tiga bulan ke depan,” kata Sri Mulyani menegaskan. 

(dpy)