Arab Saudi Gagal Urus Haji, Menag RI Harus Protes Keras

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (kiri) saat meninjau maktab jamaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. (foto: dok. timwas haji dpr)

JAKARTA -- Tim Pengawas Pelaksanaan (Timwas) Haji DPR mendorong Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) agar protes keras terkait kinerja masyariq-masyariq atau penyedia layanan haji dari pihak Arab Saudi. Protes keras bisa dilayangkan ke Pemerintah Arab Saudi yang menyodorkan masyariq ke Pemerintah RI.

"Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang keberadaan masyariq. Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena Pemerintah Arab Saudi yang menawarkan masyariq ini kepada Kementerian Agama," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga anggota Timwas Haji DPR Ace Hasan Syadzily kepada awak media di Makkah, Jumat (30/6/2023), seperti dikutip dari Detik.

Ace mengatakan, Komisi VIII DPR RI telah mencatat berbagai masalah yang terjadi sejak dari pemondokan di Makkah hingga ke Armuzna. Dalam beberapa waktu ke depan, Komisi VIII DPR RI akan mengundang Kemenag RI untuk mengevaluasi total pelaksanaan Haji 2023.

Selain masyariq, kinerja Pemerintah RI juga tak bisa dilepaskan dari faktor berantakannya pelayanan kepada sebagian jamaah haji. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengungkapkan, Kemenag 'hanya' bermodalkan baik sangka saat menerima tambahan kuota haji dari Arab Saudi, tanpa ada sikap kritis untuk mempertanyakan detail penyesuaian pelayanan.

"Sebelumnya Kementerian Agama berpikir bahwa itu akan ada penambahan Maktab karena penambahan kuota, ternyata tidak ada," kata Diah usai bertemu dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Maktab Misi Haji di Mina, Jumat.

Ternyata, Timwas Haji DPR mendapat informasi bahwa penambahan kuota jamaah haji yang diberikan Arab Saudi tak diikuti penambahan fasilitas. Penambahan kuota haji hingga menjadi 229 ribu jamaah, dari sebelumnya 221 ribu, tak diikuti penyesuaian fasilitas, memberi efek domino mengenaskan terhadap pelayanan jamaah Indonesia.

Timwas Haji DPR ingin mencegah kondisi ini terulang di masa depan. Timwas mengusulkan kontrak yang berisi denda bagi pengelola layanan haji di Saudi.

Senada dengan Diah, Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Timwas Haji DPR, Yandri Susanto, meminta Pemerintah RI memasukkan poin-poin hukuman dalam kontrak kerja dengan masyariq untuk pelayanan haji ke depannya. Ia meminta masyariq yang tak menyediakan layanan sesuai kesepakatan harus mengembalikan pembayaran. "Uang yang dikembalikan dari masyariq, itu nanti dikembalikan lagi ke jamaah haji," tegas dia.

Kondisi jamaah mengkhawatirkan

Anggota Komisi V DPR RI, Hamid Noor Yasin, juga merespons kondisi jamaah haji Indonesia yang kini menghadapi masalah pemondokan di Mina. Mulai dari tenda-tenda penuh sesak sampai tidak bisa menampung jamaah.

Anggota Timwas Haji DPR ini meminta Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI bergerak cepat mengatasi itu. Ia mengaku khawatir, kondisi jamaah haji asal Indonesia akan memburuk jika situasi tersebut dibiarkan.

"Khawatir kalau cuaca panas tinggi dan tidak bisa tertampung dalam tenda akan terjadi persoalan-persoalan yang serius," kata Hamid melalui rilis yang diterima Gebrak.id, Kamis (29/6/2023).

Hamid menekankan, tidak cuma soal tenda, persoalan-persoalan lain seperti kebutuhan pokok jamaah turut menjadi perhatian serius. Termasuk, langkah antisipasi terhadap makanan dan minuman jamaah, serta air untuk MCK.

Sebelumnya, permasalahan pemondokan di Mina ini diterima Timwas Haji DPR, Rabu (28/6/2023). Salah satu laporan soal masalah pemondokan ini datang dari jamaah di Maktab 71 yang jamaahnya terpaksa tidur di luar tenda.

Mirisnya, sebagian dari jamaah yang tidur di luar tenda sudah lanjut usia (lansia). Bahkan, dari foto dan video yang dikirim tampak koper-koper yang tidak dimasukkan ke tenda dan kasur-kasur akhirnya digelar di depan tenda.

Informasinya, video itu diambil di tenda jamaah kloter 95 Solo dan kloter 93 Blora yang semuanya ada di Maktab 71. Maka itu, Hamid meminta Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI bergerak cepat mengatasi itu. "Antisipasi makanan dan minuman jamaah, termasuk kebutuhan air MCK untuk jamaah haji," tegas Hamid.

Evaluasi Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan mengevaluasi penggunaan kasur di tenda maktab. Evaluasi ini merespons jamaah haji yang tidur di luar akibat over capacity atau kelebihan kapasitas di maktab yakni, tenda penginapan di Mina.

Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief menjelaskan, sebelum digunakan kapasitas tenda penginapan jamaah haji sudah dihitung.

"Sebetulnya kapasitas itu sudah diukur oleh para petugas kita. Satu tenda isinya berapa tapi kemudian di lapangan ada berapa maktab dengan tenda over capacity sehingga jamaah memindahkan kasur ke luar tenda," ujar Hilman, Jumat (30/6/2023), seperti dikutip dari Republika.

Hilman menyadari, penggunaan kasur di tenda berdampak pada kapasitas jumlah jamaah yang mampu ditampung di tenda. "Dulu tanpa kasur orang bisa mepet. Tapi dengan kasur itu, akhirnya dihitungan kami pun berat. Kalau kasur dikeluarkan bisa nambah orang," kilahnya.

Penggunaan kasur untuk jemaah haji di tenda penginapan, kata Hilman, sudah memasuki tahun kedua. Sebenarnya penggunaan kasur sudah dibahas pada tahun lalu. Termasuk dampaknya terhadap jamaah haji.

"Penggunaan kasur ini dimulai tahun lalu tapi tahun lalu kan 50 persen jumlah jamaah hajinya. Ternyata kalau semua orang masing-masing punya kasur maka ada orang yang tergeser," kata Hilman.

Selain kasur, lanjut Hilman, faktor lainnya mengapa jamaah haji banyak tidur di luar adalah penggunaan ruang di tenda. "Jadi kan tenda banyak digunakan macam-macam oleh jamaah dan petugas. Dijadikan kantor, gudang, dan lain sebagainya. Beberapa yang dipakai gudang tempat menyimpan makanan space yang besar," katanya.

Apalagi, sambung Hilman, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebesar 8.000 orang. Sementara kondisi Mina tidak ada perubaham signifikan. "Tenda segini-gininya saja. Ini menjadi bahan refleksi bagi kami ke depan. Kami juga masih berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi agar ke depan bisa diperbaiki."

Selain kasur, hal lainnya yang menjadi catatan adalah soal ketersediaan katering dan sebagainya. "Pak menteri sudah buat catatan banyak ya dan ini akan dikomunikasikan dengan Menteri Haji Arab Saudi. Kira kira desain tahun depan bagaimana. Karena kalau tenda semacam ini pasti tidak bisa diperluas lagi," kata Hilman menegaskan.