Proposal Perdamaian Timbulkan Polemik dan Kontroversi, Presiden Segera Panggil Prabowo

Presiden RI Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka Jakarta, belum lama ini. (foto: antara/akbar nugroho gumay)

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya proposal perdamaian untuk Rusia dan Ukraina dari Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto. Jokowi mengeklaim hal itu merupakan usulan pribadi dari Prabowo, bukan pemerintah.

"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri," ujar Jokowi usai pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/6/2023).

Jokowi mengaku akan segera memanggil Prabowo terkait proposal tersebut. Sebab, ia mengaku belum bertemu Menhan hingga hari ini. "Hari ini atau besok akan saya undang, untuk minta penjelasan apa yang Pak Menhan sampaikan," jelas dia.

Dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, pada Sabtu (3/6/2023), Menhan RI Prabowo Subianto menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya yakni segera dilakukan gencatan senjata di Ukraina.

Prabowo mengatakan, Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa. Peperangan ini, jelas dia, sudah menyebabkan kerusakan luar biasa dan banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban.

“Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan "Resolving Regional Tensions".

Langkah kedua, Prabowo meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. "Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi.”

Prabowo berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. “Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” tegas dia.

Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta dialog sempat menimbulkan pertanyaan. Para peserta mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia. Namun, Prabowo menegaskan, Indonesia dalam posisi yang menentang agresi terhadap Ukraina.

“Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia,” tegas Prabowo.

(dpy)