Ketua DPP Partai Nasdem Ini Ungkap Ada Hambatan Psikologis Antara Surya Paloh dan Jokowi

Presiden RI Jokowi dan Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh (kanan). (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, menyatakan Surya Paloh ingin agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Persoalan tersebut sebenarnya ingin disampaikan langsung oleh Surya Paloh kepada Jokowi.

Sayangnya, Partai Nasdem tak diundang dalam halal bihalal Jokowi dengan enam ketua umum partai politik (parpol) di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini, Sugeng mengungkapkan adanya hambatan psikologis yang membuat komunikasi antara Surya Paloh dengan Jokowi tak lancar.

"Itulah faktanya, kita semuanya tidak tahu, Pak Surya juga tidak tahu kok tiba-tiba ada hambatan psikologis kayak gitu," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Sabtu (6/5/2023), seperti dikutip dari Antara, Minggu (7/5/2023).

Sugeng menegaskan, Partai Nasdem memiliki komitmen dalam mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024. Meskipun, Surya Paloh tak diundang Jokowi dalam pertemuan dengan enam parpol koalisi pemerintahan Jokowi.

"Sampai hari ini kita tegas atas moral politik etik yang baik, ingat ya, atas moral politik etika yang baik, kita tetap mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Itu sekali lagi saya garis bawahi, itu sikap Nasdem dan sikap Pak Surya," ujar Sugeng yang juga Ketua Komisi VII DPR RI menjelaskan. "Bukan karena ingin menjilat-jilat kekuasaan, tidak. Itu adalah moral politik yang baik."

Namun demikian, Surya Paloh sekali lagi ingin agar Jokowi netral pada Pilpres 2024. Hal itu pula yang diungkapkan Surya Paloh kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut RI Binsar Pandjaitan.

Netralitas tersebut dipandang Sugeng sebagai bagian dari menjaga kondusivitas dalam negeri. Pandangan Surya Paloh itu juga disebutnya diamini oleh Luhut dalam makan siang bersama keduanya di Wisma Nusantara Jakarta, Jumat (5/5/2023).

"Sejak tahun 2014 bukan sekedar pendukung, kami adalah pengusung utama, maka kami tuh ingin Pak Jokowi meninggalkan legacy yang baik. Baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, tata negara, dan sebagainya yang intinya berpihak pada konstitusi dan moral politik yang baik," ujar Sugeng menegaskan.

(dpy)