PP Muhammadiyah dan PBNU: Organisasi Keagamaan Juga Punya Tanggung Jawab Jaga Kualitas Pemilu

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti. (foto: muhammadiyah.or.id)

 

JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti menyatakan, organisasi keagamaan juga bertanggung jawab untuk turut menjaga kualitas pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pasalnya, politik ormas keagamaan adalah politik moral, berdiri di atas berbagai kepentingan politik, bukan pada satu kepentingan politik saja.

"Kontestasi politik seperti pemilu yang berkualitas dan tanpa konflik terkait esensi yang paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini suku, ras, agama, dan antargolongan, menuntut peran semua komponen bangsa, termasuk organisasi keagamaan," ujar Mu'ti dalam webinar nasional Moya Institute bertema "Ukhuwah Islamiyah Vis a Vis Krisis Global dan Kontestasi Politik 2024", di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Menurut Mu'ti, untuk mewujudkan kontestasi politik pemilu yang aman dan damai, maka penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara baik sehingga tidak memunculkan masalah. Ia menekankan, jika ternyata dalam penyelenggaraan pemilu masih timbul masalah, maka penyelesaiannya harus dituntaskan tanpa memecah persatuan bangsa Indonesia.

"Situasi penyelenggaraan pemilu yang kondusif serta berkualitas harus terpenuhi agar tercipta kontestasi politik yang sehat. Untuk mencapai kontestasi politik yang sehat itu semua komponen bangsa tidak boleh pasif," tegas Mu'ti.

Dalam kesempatan yang sama, Pjs Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengatakan, persaudaraan sesama Muslim (ukhuwah islamiyah) yang dikembangkan menjadi persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), harus menjadi perekat di tengah kontestasi politik nasional yang tengah berlangsung saat ini. Kesadaran membangun persaingan yang sehat juga harus menjadi pegangan.

“Untungnya persaingan kita saat ini ada panggungnya, ada aturannya. Ketika persaingan dibingkai dengan aturan, dan wasit yang adil, maka kontestasi sehat dipastikan terwujud. Al-Quran sendiri mengajarkan untuk bersaing dengan sehat. Yang tidak boleh adalah persaingan yang tidak sehat,” ujar KH Marsudi yang juga tokoh di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam setiap persaingan, lanjut KH Marsudi, selalu ada ancaman perpecahan. Terlebih bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku, bahasa, agama, dan kelompok lainnya. Dengan adanya semangat persaudaraan kebangsaan, maka akan tumbuh solidaritas di antara sesama anak bangsa. “Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, telah bertekad untuk bersatu menjadi ummatan wahidah, bangsa yang satu,” tegasnya.

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Prof Komaruddin Hidayat mengatakan, hingga saat ini pemilu masih dianggap sebagai instrumen demokrasi terbaik oleh masyarakat, termasuk umat Islam di dalamnya. Kendati harus diakui, pemilu juga punya ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraannya, misalnya saja masyarakat tergolong masih tidak mampu memilih pemimpin yang baik berbasis rasionalitas namun lebih ke human emosional.

"Bisa saja ada oknum politisi dalam pemilu yang bermain uang, apalagi ada oligarki yang menghamburkan banyak uang untuk membeli suara. Jika keadaannya demikian, maka pemilu yang seharusnya sehat harus diselamatkan," tukas Komaruddin.

Pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan memaparkan, perlu kesadaran semua komponen bangsa bahwa dalam situasi konflik dan persaingan global seperti tercermin dalam perang Ukraina-Rusia, sikap persatuan dan kesatuan bangsa justru harus dirawat supaya tidak memecah bangsa Indonesia.

Imron menyinggung sikap Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin yang mengingatkan agar menghentikan polarisasi politik pada pemilu dalam rangka memenangkan kontestasi, sebab harganya amat mahal.

"Saya kira jika pada tataran pemimpin kita sudah bersikap begitu, maka di tingkat masyarakat harusnya menjaga persatuan bangsa agar tidak terpecah di tengah terpaan cobaan nasional maupun global," cetus Imron.

Direktur Eksekutif Moya Instiute Hery Sucipto menambahkan, Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki kekuatan besar, tetapi juga sumber persoalan. Namun konsekuensi tersebut dapat diatasi dengan Pancasila untuk terus membangun dan menjaga persatuan kesatuan bangsa.

(dkd)