Pemkot Pekalongan dan Sukabumi Akhirnya Izinkan Muhammadiyah Pakai Lapangan untuk Shalat Id

Pelaksanaan Shalat Id/ilustrasi. (foto: pixabay)

JAKARTA -- Dua pemerintah daerah (pemda) yang dikabarkan sempat menolak izin pelaksanaan Shalat Idul Fitri warga Muhamamdiyah pada 21 April 2023 kini telah membatalkan keputusannya. Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, sudah meminta maaf atas langkahnya yang menolak permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk Shalat Idul Fitri. Permohonan izin itu dilayangkan oleh Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih yang merupakan amal usaha Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Selain itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi juga memberikan keterangan resmi terkait berita pelaksanaan Shalat Id. Pasalnya, sempat beredar surat yang menolak penggunaan Lapangan Merdeka untuk pelaksanaan Shalat Id warga Muslim Muhammadiyah Kota Sukabumi. Namun, dalam pernyataannya Wali Kota Sukabumi tidak pernah menyampaikan penolakan izin pelaksanaan Shalat Id yang digelar warga Muhammadiyah di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti berterima kasih kepada Wali Kota Pekalongan dan Wali kota Sukabumi yang mengizinkan lapangan Mataram dan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri bagi umat Islam pada 1 Syawal 1444 H atau bertepatan dengan tanggal 21 April 2023.

"Kami mengapresiasi dukungan jajaran pemerintah pusat, Kementerian Agama, Polri, pimpinan partai politik, anggota DPR/DPRD, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang mendukung ditegakkannya konstitusi, serta menciptakan suasana saling menghormati dan suasana yang kondusif untuk persatuan umat dan bangsa," ujar Prof Mu'ti dalam rilisnya, Senin (17/4/2023) malam.

Menurut Prof Mu'ti, Shalat Idul Fitri di lapangan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi untuk seluruh umat Islam. Kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, ia meminta agar pelaksanakan ibadah Idul Fitri dilakukan dengan khidmat, menjaga kebersihan, dan tenggang rasa, karena masih ada sebagian umat Islam yang kemungkinan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Prof Mu'ti melanjutkan, demi menghormati umat Islam yang masih berpuasa dan menjaga persatuan, warga Muhammadiyah hendaknya tidak melakukan open house pada Jumat (21/4/2023). Open House dan silaturrahim dilaksanakan mulai Sabtu, (22/4/2023) setelah seluruh umat Islam melaksanakan Shalat Idul Fitri.

"Semoga semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa di Kota Pekalongan dan Kota Sukabumi untuk persatuan umat serta kepentingan bangsa dan negara," kata Prof Mu'ti berharap.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir percaya bahwa pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah bisa mengayomi, khususnya terkait perbedaan Idul Fitri serta penggunaan sejumlah fasilitas untuk ibadah Shalat Id tahun ini.

"Saya percaya tahun ini kita, Muhammadiyah dan kelompok umat Islam yang lain, semakin dewasa," kata Haedar di Solo, Minggu (16/4/2023). "Seluruh umat Islam sendiri yang berbeda saling toleransi dan dewasa untuk menghargai perbedaan. Kan indah dua kali hari raya itu ya indah. Satu hari juga indah. Karena itu kan soal ijtihad tidak bisa dipaksakan."

Selain itu, Haedar percaya pemerintah bisa mengayomi perbedaan tersebut. Ia juga percaya pemerintah bisa menyediakan fasilitas, khususnya untuk Shalat Idul Fitri. "Semua pihak akan mengambil pelajaran dari hal tersebut. Dan kalau ada satu dua kejadian ya kita selesaikan tanpa menjadi heboh, tapi kita harus belajar dari itu," tegasnya.

(dpy)