PDIP Klaim Sebagai Penggagas Awal Koalisi Besar Jelang Pemilu 2024

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah. (foto: dpr.go.id)

JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mendukung wacana pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai politik (parpol) di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut Said, parpolnya lebih menyebutnya sebagai kerja sama politik besar.

"Seharusnya yang pas kerja sama politik besar, kerja sama akbar parpol, dan itu memang gagasan awal dari kami oleh PDIP," ujar Said kepada awak media di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Kerja sama politik itu didorong lewat silaturahim yang dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan sudah menemui empat ketua umum parpol, yakni Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Surya Paloh, dan Abdul Muhaimin Iskandar.

"Sesungguhnya kan yang memulai PDIP, cuma kemudian masih berjalan satu-satu, kan begitu. Karena awal ketika ketemu dengan Pak Prabowo, dengan Airlangga, itu kan dalam konteks pertemuan untuk menyatukan visi," jelas Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu. "Dari titik itu PDIP akan membentuk kerja sama akbar parpol."

Jika benar terealisasi, lanjut Said, semua parpol di koalisi harus duduk bersama untuk membahas berbagai hal terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk ihwal pengusungan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Duduk saja dulu, lima tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus jauh juga, tantangannya ke depan berbeda," jelas Said.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, berharap PDIP menolak terbentuknya koalisi besar, mengingat PDIP tak hadir dalam acara silaturahim nasional yang digelar PAN dan dihadiri Jokowi. Tujuannya agar terbentuknya lebih dari dua poros koalisi pada Pilpres 2024.

"Saya harap PDIP menolaknya, kalau tidak menolak dan setuju atas koalisi besar, maka pernyataan yang muncul selama ini bahwa negara ini diatur oleh oligarki menjadi kenyataan," ujat Romli, Senin (3/4/2023), seperti dikutip dari Republika.

Di balik wacana pembentukan koalisi besar, Romli menilai elite-elite parpol, khususnya yang berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya ingin Pilpres 2024 diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres. Adapun slot pertama sudah diisi oleh Anies Rasyid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Hal tersebutlah yang mendasari wacana koalisi besar antara Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelima partai itu dinilai Romli hanya ingin mengamankan kekuasaannya di pemerintahan selanjutnya.

(dpy)