Soal Timnas Israel U-20, Muhammadiyah-MUI Minta Pemerintah Taat Konstitusi

Boikot Israel/ilustrasi. (foto: wikipedia)

JAKARTA -- Timnas sepak bola Israel U-20 lolos sebagai salah satu kontestan Piala Dunia U-20 2023 yang digelar 20 Mei-11 Juni 2023 di Indonesia. Kehadiran timnas Israel U-20 kontan menimbulkan polemik terutama lantaran kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina yang selama ini dijajah Israel.

Merespons hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir pun buka suara. "Ya semestinya baik sepak bola maupun urusan-urusan lain itu harus dalam satu kesatuan sistem dengan policy negara," kata Haedar Nashir saat ditemui awak media di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dikutip Antara, Selasa (14/3/2023).

Haedar menjelaskan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan arah kebijakan atau politik negara bakal berujung pada timbulnya masalah. Salah satunya, sambung dia, seperti soal timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.

"Sejauh negara itu masih punya kebijakan anti-imperialisme, anti-kolonialisme, lalu tidak punya hubungan diplomatik dengan satu negara, yang lain itu harus menyesuaikan," tegas Haedar Nashir. "Nah, akibat tidak menyesuaikan lalu terjadi masalah."

Dewan Pakar Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi, mengatakan, yang paling tepat menolak kedatangan timnas Israel itu adalah Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Yang paling tepat itu adalah yang bersuara Presiden," kata Kiai Muhyiddin dikutip dari Republika, Senin (13/3/2023).

Kiai Muhyiddin mengatakan, pada KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta tahun 2016 menghasilkan kesepakatan pemboikotan terhadap Israel. "Kalau kita (Indonesia) mengizinkan keikutsertaan timnas Israel, secara tidak langsung itu justru melukai perasaan umat Islam dan melanggar konstitusi dan UUD 1945, jadi yang harus bicara (menolak timnas Israel) adalah Presiden Indonesia."

Kiai Muhyiddin mengatakan, seharusnya Presiden RI bicara soal timnas Israel karena dulu Presiden Soekarno tahun 1960-an menolak timnas Indonesia bermain dengan timnas Israel.

"Jadi pihak yang mengizinkan timnas Indonesia bermain dengan timnas Israel itu adalah yang melawan kebijakan Soekarno dan melanggar konstitusi, mencederai perasaan umat Islam dan bekerja sama dengan negara penjajah," jelas Kiai Muhyiddin.

Kiai Muhyiddin mengatakan, semua elemen anak bangsa di negara ini harus mengatakan tidak terhadap timnas Israel. Ia juga mengingatkan, jangan bermain-main dengan umat Islam. "Jadi kita (umat Islam) mengawal NKRI dan mengawal konstitusi sekaligus melawan segala bentuk kebiadaban dan penjajahan di atas permukaan bumi ini sesuai dengan UUD 1945," tegas dia.

Kiai Muhyiddin mengingatkan, jangan terus mengatakan yang menolak timnas Israel itu radikal, karena itu framing penjajah. Perkataan jangan kaitkan olahraga dan politik itu logika yang dibangun oleh para penjajah dan oligarki.

"Apakah kalian tega melihat saudara-saudara kita Muslim dibunuh di Palestina, sementara timnas Israel datang ke kita dan kita jaga keamanannya dan kita siapkan hotelnya, kita kasih makan, itu sangat tidak masuk akal," jelas Kiai Muhyiddin.

Permasalahan baru

Penegasan serupa disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim. Ia mengatakan kehadiran timnas Israel U-20 akan menjadi permasalahan bagi masyarakat Indonesia.

"Ini adalah hal yang sangat sensitif di masyarakat luas khususnya di Indonesia karena menyangkut dengan penjajahan zionis Israel terhadap bangsa Palestina yang dalam waktu panjang berlangsung hingga hari ini," tegas Sudarnoto.

MUI bakal meminta penjelasan dari pemerintah terkait keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia sehingga lembaga tersebut tidak akan terburu-buru dalam mengambil sikap.

"Kita ingin mendengar terlebih dahulu penjelasan dari Menteri Luar Negeri seperti apa. Pemerintah harus menjelaskan soal posisi Indonesia terhadap keikutsertaan timnas Israel," kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Dr Marsudi Syuhud, dalam keterangan resminya, Senin (13/3/2023).

Selain Menteri Luar Negeri, kata Marsudi, MUI juga ingin mendengar keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD. "Mahfud juga merupakan ahli hukum sehingga bisa memberikan pandangan yang luas dari sisi hukum."

Tentu saja, sambung Marsudi, MUI juga ingin mendengar penjelasan dari Menpora dan PSSI sebagai penyelenggara kejuaraan. "Kami ingin tahu aturan penyelenggaraannya seperti apa dan persiapannya bagaimana," katanya menambahkan.

Tak ketinggalan, lanjut Marsudi, MUI juga akan mendengar pandangan dari ormas-ormas Islam yang bergabung dalam MUI untuk mengetahui pendapatnya.

Piala Dunia U-20 bakal berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni. Ada enam stadion yang disiapkan, yakni Stadion Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Jakabaring (Palembang), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali).

Proses verifikasi stadion dan infrastruktur pendukung saat ini dilakukan oleh panitia penyelenggara lokal pimpinan PSSI sebelum tim dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) melakukan verifikasi final untuk penetapan lokasi pertandingan resmi.

Terkait dengan peserta Piala Dunia U-20, ada 24 tim yang berlaga. Selain tuan rumah Indonesia, negara lain yang berpartisipasi adalah Gambia, Nigeria, Senegal, Tunisia, Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Brasil, Kolombia, Ekuador, Uruguay, Fiji, Selandia Baru, Italia, Inggris, Prancis, Israel, Slovakia, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, dan Irak.

(dpy)