Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Kawal Pembangunan di Papua

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran TNI dan Polri agar ikut mengawal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Jokowi menyampaikan hal itu dalam arahannya saat rapat terbatas bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Senin (20/3/2023).

“Beliau mengingatkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua,” ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip pada Selasa (21/3/2023).

Listyo mengatakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua bisa dicapai melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua. "Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelas dia.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum. “Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri.”

Menurut Panglima TNI, saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut. “TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,”  ucap dia.

Selain itu, Panglima TNI juga mendorong pelaksanaan operasi Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua. “Selain PAM perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum,” tegas dia.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

 

(dpy)