Soal Cawapres Anies Baswedan, AHY: Bukan Kawin Paksa, Terserah Capresnya

Capres 2024 Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (foto: net/rm.id)

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui bahwa partainya menyodorkan kadernya sendiri untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Hal serupa juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, Partai Nasdem sudah menyerahkan kewenangan penuh penunjukkan cawapres kepada Anies. Harapannya, pembahasan tersebut tak menjadi penghambat terbentuknya Koalisi Perubahan antara ketiga partai tersebut.

"Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi," ujar AHY lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/1/2023).

Menurut AHY, Anies memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga pasangan tersebut akan harmonis dan saling melengkapi jika nanti terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, bukan karena kawin paksa," jelas dia.

Partai Demokrat tak ada masalah terkait kriteria cawapres dari Anies. Yang diperlukan, lanjut AHY, saat ini adalah finalisasi terbentuknya koalisi antara partainya, Partai Nasdem, dan PKS.

Tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya, sambung AHY, adalah menyegerakan pertemuan ketiga ketua umum partai politik untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman.

"MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi," ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, menjelaskan. "Sekaligus memberi mandat kepada bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya."

Faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu. Tujuannya untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara (TPS).

"Lawan yang akan dihadapi Koalisi Perubahan anggap saja yang terberat, yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah. Maka dengan deklarasi paket komplet sesegera mungkin, faktor waktu akan menjadi modal terbesar bagi Koalisi Perubahan," tegas AHY.

(dpy)