Menteri BUMN RI Erick Thohir Tegaskan tak Segan Ungkap Kasus Hukum di Lingkungan BUMN

Menteri BUMN RI Erick Thohir. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Menteri BUMN RI Erick Thohir secara tegas tidak segan-segan untuk mengungkap kasus-kasus hukum di lingkungan BUMN. Ia pun selalu intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK RI dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah.

"Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN, kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan, ketegasan, tetapi Alhamdulillah saya melaporkan kepada Pak Presiden RI Joko Widodo dan beliau sangat mendukung," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/1/2023).

Erick menilai pengungkapan Jiwasraya hanya permulaan lantaran banyak juga dana pensiun di BUMN yang bermasalah. "Kemarin saya peringatkan, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kami mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kami harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," katanya.

Erick juga menyebut kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton yang berdampak negatif bagi keuangan perusahaan. Permasalahan tersebut memang terjadi cukup lama, namun dirinya tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya agar tidak merugikan negara dan masyarakat.

"Waskita Beton ini juga, terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan karena memang secara data waktu itu kami sudah melihat sepertinya ada penipuan, artinya secara publik waktu itu mengeluarkan rights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detailnya tetapi ternyata penggunaannya tidak benar," jelas Erick.

Menteri BUMN ini mengatakan, program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, Erick meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan kriteria yang baik dan sistem yang dibangun ini yang akan bisa mengurangi korupsi. "Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya kepemimpinan, tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya," katanya menegaskan.

 

(dpy)