Bambang Pacul: Walau Komandan Lapangan di PDIP Bentrok, Semua Balik Perintah Megawati

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. (foto: dpr.go.id)

JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, disebut sebagai jenderal dari Dewan Kolonel yang mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Capres 2024. Kelompok itu telah menerima sanksi teguran keras dari DPP PDIP.

Namun, Bambang menegaskan, sanksi-sanksi tersebut tak mengganggu soliditas PDIP. Pihak yang menyebut partai berlambang kepala banteng itu pecah, hanya orang-orang yang tidak paham terhadap PDIP.

"Karena PDI Perjuangan tergantung perintah ketua umum. Walaupun antarkomandan lapangan pada bentrok, itu nanti balik perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri lagi," ujar Bambang kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Elite-elite PDIP dianalogikan Bambang sebagai komandan yang dicintai oleh pasukan atau kader-kadernya. Namun semua memiliki adagium atau pepatah, yakni "Mengakarlah engkau ke bawah. Menganyamlah engkau ke samping. Berpucuklah engkau ke atas".

"Antarkomandan pasukan ini, pemimpin ini pasti menganyam ke samping. Berkomunikasi dengan baik dan semua menunggu titah yang di pucuk. Jangan merasa di pucuk," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, sanksi organisasi diberikan kepada kader partai yang menyalahi aturan. "Itu sifatnya mengingatkan, untuk meluruskan kembali mekanismenya juga ada diatur dalam ART partai dan peraturan partai," ujar Ketua Komisi III DPR RI itu.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP yang juga inisiator Dewan Kolonel, Johan Budi Sapto Pribowo menanggapi sanksi teguran keras dari DPP PDIP terhadap Dewan Kolonel. Justru ia mempertanyakan sanksi tersebut, padahal kelompok tersebut dinilainya tak melanggar apapun.

Dewan Kolonel, kata Johan, bukanlah kelompok loyalis Puan yang dibentuk oleh DPP ataupun Fraksi PDIP. Kelompok tersebut hanyalah kumpulan anggota Fraksi PDIP yang secara pribadi mensosialisasikan Puan di daerah pemilihannya masing-masing.

"Ini bukan organisasi, memang saya yang memprakarsai. Nama (Dewan Kolonel) itu memang usulan, tapi apakah salah? Dengan dikaitkan lebih jauh lagi ke hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal," kata Johan menjelaskan.

 

(dpy)